Anas dan Komplikasi Relasi Hukum-Politik


Abd Rohim Ghazali

Untuk menjamin tegaknya keadilan, hukum harus independen dari pengaruh politik. Jika hukum sudah diintervensi politik, pasti akan ada konflik kepentingan yang membuatnya tak lagi berbicara atas nama kebenaran. Saat kepentingan politik memasuki ranah hukum, keadilan akan menjadi komoditas yang bisa dijualbelikan, ketetapan-ketetapannya bisa melalui tawar menawar.

 

Contoh paling terang benderang dari adanya intervensi politik dalam hukum adalah dalam kasus penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Indikatornya, pertama, baru kali ini ada tersangka yang surat perintah penyidikan (sprindik)-nya bocor ke publik sebelum penetapannya diumumkan; dan kedua, untuk pertama kalinya pula, ada kasus hukum yang dalam proses penetapannya diwarnai tawar-menawar yang alot hingga –kabarnya– diperlukan penyelarasan pendapat antar pimpinan KPK.

 

Ini benar-benar unik. Mungkin hanya terjadi di Indonesia dan hanya dalam kasus Anas, proses penetapan seseorang menjadi tersangka, selain adanya fakta-fakta juga dibutuhkan penyelarasan di antara para penegak hukum (pimpinan KPK). Bocornya sprindik yang belum ditandatangani…

Lihat pos aslinya 744 kata lagi

Anas dan Kompolikasi Relasi Hukum-Politik


Untuk menjamin tegaknya keadilan, hukum harus independen dari pengaruh politik. Jika hukum sudah diintervensi politik, pasti akan ada konflik kepentingan yang membuatnya tak lagi berbicara atas nama kebenaran. Saat kepentingan politik memasuki ranah hukum, keadilan akan menjadi komoditas yang bisa dijualbelikan, ketetapan-ketetapannya bisa melalui tawar menawar.

 

Contoh paling terang benderang dari adanya intervensi politik dalam hukum adalah dalam kasus penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Indikatornya, pertama, baru kali ini ada tersangka yang surat perintah penyidikan (sprindik)-nya bocor ke publik sebelum penetapannya diumumkan; dan kedua, untuk pertama kalinya pula, ada kasus hukum yang dalam proses penetapannya diwarnai tawar-menawar yang alot hingga –kabarnya– diperlukan penyelarasan pendapat antar pimpinan KPK.

 

Ini benar-benar unik. Mungkin hanya terjadi di Indonesia dan hanya dalam kasus Anas, proses penetapan seseorang menjadi tersangka, selain adanya fakta-fakta juga dibutuhkan penyelarasan di antara para penegak hukum (pimpinan KPK). Bocornya sprindik yang belum ditandatangani semua pimpinan menjadi bukti kuat ketidakselarasan di antara pimpinan KPK. Ada apa di balik ini semua? Jawabannya, karena ada intervensi politik.

 

Karena sprindiknya bocor, tentu mengakibatkan adanya komplikasi hukum, antara penyidikan siapa yang membocorkan sprindik di satu pihak dengan proses penyidikan Anas sendiri sebagai tersangka di pihak lain. Karenanya masuk akal jika pengacara Anas pun meminta agar ada penangguhan penahanan bagi kliennya sebelum terjadi kejelasan, atau sebelum ada tindakan bagi yang membocorkan sprindiknya. Membocorkan sprindik adalah pelanggaran hukum yang serius. Pelakunya harus ditindak tegas.

 

Anas vs Cikeas?

 

Secara politik, kasus Anas telah mengharu-biru perpolitikan nasional, memunculkan spekulasi “adu kuat” antara Anas dan keluarga Cikeas. Penegasan Anas bahwa apa yang terjadi saat dirinya menjadi tersangka baru halaman pertama dari “buku” yang akan ia buka dianggap sebagai bentuk ancaman bagi siapa pun yang telah menjerumuskan dirinya hingga dijadikan tersangka. Bukan tidak mungkin, halaman berikutnya memuat cerita dan fakta-fakta korupsi yang melibatkan keluarga Cikeas.

 

Dan benar saja, beberapa hari kemudian, soal keterlibatan Eddi Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Ani Yudhoyono pun disebut-sebut. Inikah halaman berikutnya dari buku Anas? Wallahu a’lam. Yang pasti, dugaan tentang keterlibatan keluarga Cikeas dalam kasus Hambalang memang sudah lama disebut, terutama oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Tapi dugaan ini selalu ditepis dan berusaha ditutup-tutupi.

 

Selain itu, isu tentang penzaliman Anas oleh Cikeas juga berembus kencang sehingga memunculkan sejumlah spekulasi seperti adanya intervensi terhadap KPK dan (bahkan) ditengarai ada ancaman pengungkapan kasus-kasus lama beberapa pimpinan KPK, jika Anas tidak segera dijadikan tersangka. Dan, tentu sulit dianggap sebagai kebetulan, adanya proses penandatanganan pakta integritas, hanya beberapa hari sebelum status tersangka ditimpakan pada Anas. Isi pakta integritas yang paling pokok, bahwa siapa pun yang tersangkut masalah hukum karena dugaan korupsi, harus mengundurkan diri.

 

Anas, pada saat pengumuman pengunduran dirinya menyatakan bahwa ia ibarat bayi yang tak dikehendaki kelahirannya. Publik sudah mafhum kepada siapa pernyataan ini ditujukan. Dugaan upaya pelengseran Anas dari kursi ketua umum Partai Demokrat memang sudah lama dilakukan, namun selalu gagal karena dukungan terhadap Anas yang begitu kuat, terutama dari kalangan akar rumput Partai Demokrat yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Adanya penandatanganan pakta integritas menjadi alat yang sangat efektif untuk “mamaksa” Anas tergusur, mundur. Dan terhadap ini semua, Anas tak mau ambil diam, ia berupaya melawan.

 

Hukum beraroma politik

 

Lantas bagaimana sikap (opini) publik? Para loyalis Anas umumnya menganggap kasus ini murni politik. Sebagai bentuk upaya penggusuran Anas dengan membonceng kasus hukum yang menurut mereka dipaksakan karena bukti-buktinya masih sangat sumir, semata-mata dari keterangan para saksi –terutama Nazaruddin—yang masih perlu divalidasi kebenarannya.

 

Di luar loyalis Anas, ada dua pendapat. Pertama, menganggap kasus ini sebagai kasus hukum yang beraroma politik. Mereka tidak secara tegas menampik keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang, tapi mereka juga tidak mengabaikan kemungkinan keterlibatan keluarga Cikeas. Karena Anas dan Cikeas berada dalam satu paket. Tapi karena faktor kekuasaan, ada upaya untuk “hanya” mengorbankan Anas.

 

Tokoh-tokoh yang berdatangan ke rumah mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini pasca penetapannya sebagai tersangka, termasuk dalam kelompok ini. Mereka datang, selain ada yang “mencari panggung”, juga untuk sekadar memberi dukungan moral agar Anas punya keberanian untuk membantu KPK, mengungkap kasus korupsi Hambalang secara tuntas sampai akar-akarnya. Jangan sampai hukum dikalahkan oleh kekuasaan.

 

Kedua, ada yang melihat kasus Anas murni sebagai kasus hukum karena kelompok ini yakin Anas memang terlibat korupsi Hambalang. Mereka tak begitu percaya dengan teori konspirasi yang dikembangkan para pendukung Anas. Kalau pun ada indikasi intervensi kekuasaan, bukan untuk menjerumuskan Anas tapi semata-mata untuk menyelamatkan keluarga Cikeas. Para pengamat independen dan aktivis LSM anti korupsi termasuk dalam kelompok ini. Seperti kelompok pertama, kelompok ini juga mendukung pengungkapan kasus korupsi secara tuntas dan adil.

 

Pelajaran apa yang bisa kita petik dari fenomena (kasus) Anas Urbaningrum? Pertama, seperti diuraikan di awal bahwa di negeri ini, kasus-kasus hukum masih belum bisa lepas dari intervensi politik. Upaya penegakkan hukum secara adil dan independen hanya bisa berlaku bagi mereka yang tidak berafiliasi dengan partai politik atau dengan (keluarga) yang tengah berkuasa. Pedang keadilan hanya tajam ke bawah masih begitu nyata. Ini benar-benar pelajaran yang buruk.

 

Pelajaran baiknya, ibarat pepatah, sepandai-pandai membungkus bangkai, baunya akan tercium juga. Di era transparansi dan kebebasan pers seperti sekarang, secanggih apa pun kejahatan korupsi berupaya ditutup-tutupi, pada akhirnya akan terkuak juga. Bahwa faktor terkuaknya karena adanya konflik politik, atau karena apa pun, tak begitu penting. Karena yang penting bagi kita, korupsi harus dihilangkan dari negeri ini, atau setidaknya dikurangi. Bagaimana pun caranya.

 

 

“Zaken” atau “Seken” Kabinet?


Rabu (21/10/09) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Dari nama-nama yang diumumkan, ada satu yang mengejutkan, yakni Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih yang sebelumnya tak pernah disebut-sebut. Endang menggantikan posisi Nila Djuwita Anfasa Moeloek yang sudah diaudisi tapi direshuffle sebelum diumumkan.

 

Menurut rumors yang beredar, memang ada beberapa calon menteri yang tak lulus uji kesehatan. Konon,  di antara yang tak lulus itu ada nama Nila Moeloek. Untuk menteri-menteri yang lain mungkin masih bisa ditoleransi tapi tidak untuk menkes. Bagaimana mungkin tugas-tugas berat di bidang kesehatan akan ditangani oleh seseorang yang secara fisik ternyata kurang sehat.

 

Betulkah rumors itu? Secara tegas Nila membantahnya seraya menyatakan legawa.  Apa pun alasannya, pergantian Nila Moeloek patut menjadi pelajaran bagi menteri-menteri yang lain, bahwa jika dianggap tak layak, presiden sebagai pemegang hak prerogatif bisa mengganti menteri kapan saja. Ketidaklayakan seorang menteri tak hanya dilihat dari faktor fisik (yang tidak sehat) tapi juga dari kompetensi dan kinerja.

 

Banyak kalangan menilai, ada sejumlah menteri-menteri KIB II yang tak memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh karena itu, KIB II kurang layak disebut sebagai zaken kabinet tau kabinet ahli. KIB II lebih tepat disebut sebagai “seken” kabinet, artinya bisa kabinet keduanya SBY, atau bisa juga berarti kabinet kelas dua. Menurut penilaian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagaimana yang disampaikan Yuddy Chrisnandi, KIB II kalah kualitas (kalah kelas) dibanding KIB I.

 

Menepis dikotomi

 

Lebih dari 50% KIB II berasal dari partai-partai koalisi, bahkan termasuk dari Partai Golkar yang pada saat pemilu presiden (pilpres) lalu jelas-jelas tidak mendukung pasangan SBY-Boediono. Melihat kenyataan demikian, kiranya wajar jika banyak kalangan meragukan kemampuan (profesionalisme) KIB II.

 

Keraguan itu sangat masuk akal, tapi jangan lupa, berkaca dari pengalaman selama ini, kaum profesional (para teknokrat) ternyata tidak menjadi jaminan kesuksesan dalam mengemban tugas-tugas kementerian, dan para profesional juga bukan jaminan untuk bisa selamat dari godaan korupsi yang menjadi keharusan dalam membangun pemerintahan yang bersih.

 

Oleh karena itu, menurut penulis, mendikotomikan antara menteri profesional dengan menteri yang berasal dari partai sama sekali tidak produktif. Kemungkinan keduanya untuk sukses atau tidak sukses sama saja. Coba perhatikan, berapa banyak pejabat pejabat publik yang terseret kasus korupsi ternyata berasal dari kalangan peofesional atau bahkan dari kalangan akademisi.

 

Sebagai jabatan politik, kementerian memang membutuhkan kualifikasi yang memadai (kompetensi). Asumsinya, dengan kompetensi, tugas-tugas kementerian akan mudah ditangani atau dieksekusi. Tapi, menurut saya, ada yang lebih penting dari kompetensi adalah kejujuran dan keterpanggilan. Dalam hal kurangnya kompetensi bisa diatasi dengan belajar, atau dengan merekrut tenaga ahli, tapi kalau yang kurang adalah kejujuran dan keterpanggilan untuk menjalankan tugas demi bangsa dan negara, pasti akan lebih sulit diatasi. Kata orang bijak, “kurang ilmu bisa dipelajari, kurang pengalaman bisa dicari, tapi kurang jujur susah diobati.”

 

Kemampuan manajerial

 

Selain kejujuran dan keterpanggilan, kesuksesan seorang menteri juga sangat dipengaruhi kemampuan manajerial. Meskipun banyak yang meragukan kemampuan Hatta Radjasa sebagai Menko Perekonomian tapi mengapa Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN ini dipilih? Apakah SBY ingin melakukan semacam “dejavu” sebagaimana 2004 pada saat menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Menko Perekonomian dalam KIB I yang kemudian digeser di tengah jalan?

 

Saya kira tak mungkin SBY melakukan tindakan senaif itu. Mengapa Hatta dipilih, alasan yang paling utama, barangkali karena kemampuan manajerialnya yang sudah terbukti pada saat menjadi Mensesneg, Menhub, atau Menristek. Memimpin kementerian tak hanya untuk menjalankan tugas-tugas yang terkait portofolio, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengelola sumberdaya manusia (SDM) yang ada di kementeriannya serta bagaimana membangun sinergi dengan kementerian atau lembaga-lembaga negara yang lainnya.

 

Ketrampilan mengelola SDM dan membangun sinergi antar kementerian inilah mungkin kurang dimiliki para kaum profesional dan akademisi. Para aktivis partai, disebabkan karena pengalamannya memimpin, punya potensi lebih baik dalam hal manajerial serta membangun relasi dan keserasian. Di sinilah saya kira kelebihan Hatta Radjasa. Dalam menjalankan tugas-tugasnya ia lebih banyak memanage dan mengkoordinasikan menteri-menteri bidang ekonomi. Sedangkan untuk tugas-tugas yang bersifat teknis akan dilaksanakan sendiri oleh menteri-menteri teknis terkait.

 

Mekanisme kontrol

 

Bagaimana pun performanya, KIB II telah dibentuk dan dilantik oleh Presiden SBY. Wajar jika masih banyak yang meragukan karena memang mereka, para menteri KIB II, adalah manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana agar semua menteri itu bisa bekerja maksimal untuk rakyat, bukan untuk partai, golongan, apalagi untuk kepentingan pribadi.

 

Olehkarenanya yang dibutuhkan KIB II adalah kontrol publik baik yang secara terlembaga melalui MPR/DPR yang dilakukan oleh anggota legislatif, atau yang secara informal oleh seluruh komponen masyarakat sebagai civil society. Dengan kontrol yang memadai dari publik besar harapan kita akan kesuksesan KIB II.

Loyalitas, Syarat Utama Seorang Menteri


Saya baru saja melihat liputan salah satu televisi swasta mengenai demonstrasi sekelompok mahasiswa yang bentrok dengan aparat kepolisian di sebuah pulau. Yang menarik, mahasiswa berdemo karena Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang baru saja dilantik, dianggap tidak representatif karena tidak ada yang berasal dari pulau tempat mereka tinggal. Oleh karena itu mereka menuntut agar Presiden SBY mengangkat menteri dari pulau tempat mereka tinggal.

 

Kepada para mahasiswa itu saya mohon maaf. Menurut saya, dari mana pun asalnya daerah seorang menteri, dari Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, atau dari salah satu pulau terpencil dan terluar sekali pun, seperti pulau Miangas misalnya, tak ada masalah.

 

Dari mana asalnya organisasi seorang menteri, dari LSM, ormas, organisasi profesi, atau dari parpol, menurut saya tak ada masalah. Kecuali kalau ternyata ada menteri yang berasal dari organisasi pemuja setan, barangkali perlu kita masalahkan. Tapi yakinlah, para menteri KIB II tak ada yang berasal dari organisasi semacam itu.

 

Seorang menteri, dari mana pun asalnya, layak kita persoalkan, bila ternyata tak punya loyalitas pada negara. Atau loyalitas pada negara terkalahkan oleh loyalitasnya pada daerah atau pada kelompok kepentingan darimana ia berasal.

 

Oleh karena itu, menurut saya, tak perlulah kita terlalu mempersoalkan apakah menteri itu berasal dari parpol, dari birokrat (jabatan karir) atau dari kaum profesional. Dari mana pun asalnya, pasti punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Karena mereka semua manusia biasa, bukan malaikat.

 

Memang, tak bisa dimungkiri, yang berasal dari parpol memiliki kecenderungan lebih besar untuk tetap loyal pada partainya, karena terikat dengan “penugasan” dari partai, ada faktor imbal/balas jasa. Politik balas jasa inilah yang harus dipotong. Caranya dengan perjanjian/kontrak politik. Sayangnya “kontrak kinerja” dan “fakta integritas” yang ditandatangani setiap calon menteri pada saat dipanggil di Cikeas tidak secara tegas mengatur soal ini. Padahal, loyalitas adalah syarat utama bagi seorang menteri, terutama menteri-menteri yang berasal dari parpol.

 

Bagaimana loyalitas aktivis parpol pada negara ada contoh yang layak dipedomani, yakni ungkapan yang sangat terkenal dari Manuel L. Quezon, presiden pertama Filipina persemakmuran (sebelum menjadi Republik Filipina), yakni, “my loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins.” Mengingat pentingnya loyalitas ini, pada saat dilantik menjadi Presiden AS ke-35, 20 Januari 1961, John F. Kennedy juga menyampaikan hal yang serupa.

 

Artinya, pada saat diangkat menjadi menteri, kader parpol harus mengakhiri loyalitasnya pada partai. Salah satu cara untuk menumbuhkan loyalitas ini, SBY seyogianya mengajukan syarat kepada setiap kader partai agar melepas jabatan kepartaian pada saat dipilih menjadi menteri. Itu yang pertama.

 

Kedua, ketaatan pada konstitusi dilandasi oleh kepentingan bersama, kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Mengapa citra partai kurang manis di mata masyarakat? Antara lain karena elite partai dianggap paling rentan terhadap jebakan kepentingan pribadi dan golongan.

 

Ketiga, yang paling penting, kader partai yang menjadi menteri harus sadar bahwa dirinya berada dalam sistem presidensial, bukan parlementer. Artinya, apa pun yang ia lakukan dalam konteks menjalankan tugas-tugas sebagai menteri, harus menjadi bagian dari “orchestra” pemerintahan yang ada, bukan atas dasar kerpentingan partainya.

 

Terkait dengan system presidensial ini, konsekuensinya seorang menteri harus rela diganti jika presiden menganggapnya gagal menjalankan tugas. Sebaliknya presiden berhak mengklaim atas keberhasilan dari tugas-tugas yang diembannya.

 

Konsekuensi lain dari presidensialisme, setiap kader partai yang menjadi menteri seyogianya tidak mengincar kursi kepresidenan pada pemilu berikutnya. Ambisi menteri menjadi presiden akan merusak keharmonisan hubungan antara presiden dengan menterinya. Kalau berambisi menjadi presiden, saran saya, sebaiknya memimpin partai saja dulu, tebar pesonalah disitu, dan raih dukungan publik seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya.

 

Kalau mau jadi presiden, beriklanlah dengan uang sendiri, jangan beriklan mengatasnamakan kementerian yang didudukinya dengan menghabiskan uang rakyat. Percaya sama saya, iklan semacam ini akan kontraproduktif. Yang akan didapatkan bukan rasa simpati apalagi pesona, tapi rasa benci dan cacimaki…

Mengapa Menteri Harus Diaudisi?


Bahasan tajuk Media Indonesia (14/10), “Audisi Calon Menteri” menarik untuk dibahas lebih lanjut.  Secara etimoligis, audisi berarti melakukan percobaan, terutama bagi penyanyi, pemain musik, dan calon pemain film atau sinetron. Jabatan menteri tentu tak bisa disamakan dengan profesi-profesi tersebut, tapi mengapa calon menteri harus diaudisi?

 

Ada empat hal yang paling pokok dalam audisi, pertama soal kecocokan peran (performance). Seperti calon penyanyi atau pemain film, seorang calon menteri harus bisa memerankan diri sesuai jabatan yang akan didudukinya. Untuk peran menteri agama misalnya, minimal ia harus fasih mengucapkan salam, tak hanya assalamu’alaikum, tapi juga salam dari semua agama yang ada di Indonesia. Jadi, selain perlunya keahlian sesuai bidang (tugas-tugas) yang akan diemban, juga perlu adanya kepantasan peran.

 

Kedua, soal pemahaman naskah skenario, atau partitur.  Dalam kabinet naskah skenario atau partiturnya adalah program-program pemerintahan SBY selama minimal lima tahun ke depan. Seorang menteri yang tidak mampu memahami program-program SBY sama seperti seorang permain film atau pesinetron yang tidak tahu sekenario yang harus dimainkan, atau seperti pemain musik yang tidak bisa membaca partitur, atau lebih parah lagi seperti penyanyi yang tidak hapal lagu yang akan dinyanyikan.

 

Ketiga, soal keserasian. Kementerian bukan tugas yang otonom, berdiri sendiri, melainkan berada dalam satu kesatuan (kabinet). Oleh karena itu, selain keahlian, yang juga penting adalah kemampuan menyelaraskan tugasnya dengan tugas-tugas kementerian yang lain. Ibarat penyanyi, kabinet adalah paduan suara, bukan penyanyi solo. Ibarat pemain musik, kabinet adalah orkestra, bukan pemain organ tunggal.

 

Keempat, yang tidak kalah penting adalah soal ketaatan pada konduktor, pada sutradara. Dalam kabinet presidensiil, yang menjadi konduktor atau sutradara adalah presiden. Di sinilah salah satu fungsi hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan atau memberhentikan menteri-menteri.

 

Sadar Posisi

 

Selain untuk menekankan keempat hal di atas, proses audisi membuktikan bahwa presiden SBY kali ini jauh lebih percaya diri dibandingkan pada saat terpilih lima tahun yang lalu. Penyebabnya karena Partai Demokrat yang bertengger di urutan teratas dalam pemilu legislatif, kemenangan di atas 60% yang diraih SBY dalam pilpres, dan kemungkinan bergabungnya PDIP dan Partai Golkar dalam koalisi pemerintahan.

 

Dengan kekuatan legitimasi politik  yang sedemikian besar, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya, anggota kabinet yang dipilih presiden harus benar-benar  sadar posisi, sadar bahwa nasib dirinya tergantung sepenuhnya pada presiden.

 

Maka sungguh aneh jika ada partai politik yang mencoba mendesak-desak presiden agar kadernya masuk dalam jajaran kabinet, atau bahkan mempeta-kompli dengan menentukan jumlah dan tokoh-tokoh yang harus diterima presiden. Sebenarnya, tanpa didesak atau dipeta-kompli, presiden sudah pasti akan memperhatikan aspirasi partai politik karena bagaimana pun yang mencalonkan presiden adalah koalisi partai-partai,

 

Syarat Kader Partai

 

Pada dasarnya, anggota kabinet yang berasal dari kader partai bukan berarti tidak profesional karena ukuran profesesionalisme terkait dengan kompetensi dan kinerja. Yang disangsikan dari kader partai biasanya soal loyalitas. Oleh karena itu, selain kompetensi (profesional), bersih (tidak tercela), jujur (tidak mengkhianati amanat rakyat), dan penuh dedikasi (mau bekerja keras), syarat yang harus dipenuhi calon menteri dari kader partai adalah memiliki loyalitas penuh pada negara, bukan pada partainya. Itu yang pertama

 

Kedua, memiliki ketaatan pada konstitusi. Mengapa citra partai kurang manis di mata masyarakat? Antara lain karena elite partai dianggap paling lemah dalam hal menegakkan konstitusi. Ungkapan “kau yang memulai, kau yang mengakhiri” amat lekat dengan elite-elite partai karena mereka dianggap begitu mudah membuat undang-undang –melalui lembaga legislatif, tapi begitu mudah pula melanggarnya, atau menggantinya dengan ketentuan baru disesuaikan dengan keinginan mereka.

 

Sejauh mana kertaatan kader partai pada konstitusi bisa dilacak dari rekam jejaknya. Misalnya pada saat memimpin partai. Kader partai yang memiliki rekam jejak kurang taat pada aturan partainya, punya potensi besar untuk melanggar konstitusi. Rumusnya sederhana, ketaatan pada aturan main partai bagi kader partai adalah  modal utama bagi ketaatannya pada konstitusi negara.

 

Ketiga, yang paling penting, kader partai yang menjadi menteri harus sadar bahwa dirinya berada dalam sistem presidensial. Artinya, apa pun yang ia lakukan dalam konteks menjalankan tugas-tugas sebagai menteri, harus menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang ada.

 

Sukses atau gagalnya seorang menteri akan mempengaruhi kinerja kepresidenan secara umum. Olehkarenanya seorang menteri harus rela diganti jika presiden menganggapnya gagal menjalankan tugas. Sebaliknya presiden berhak mengklaim atas keberhasilan dari tugas-tugas yang diembannya. Itulah konsekuensi dari presidensialisme.

 

Konsekuensi lain dari presidensialisme, setiap kader partai yang menjadi menteri seyogianya tidak mengincar kursi kepresidenan pada pemilu berikutnya. Ambisi menteri menjadi presiden akan merusak keharmonisan hubungan antara presiden dengan menterinya. Maka pilihan SBY terhadap Boediono sebagai wapres menjadi penting untuk mencegah kemungkinan ini.

 

Mengapa publik, misalnya, tidak begitu respek pada klaim-klaim keberhasilan Jusuf Kalla pada saat kampanye pilpres lalu?  Antara lain karena publik melihat keberhasilan itu –dalam kerangka presidensialisme—hanya presiden yang berhak mengklaimnya, meskipun mungkin pada dasarnya klaim Jusuf Kalla itu benar,

 

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, besar harapan kita, centang perenang kabinet yang kerap terjadi pada periode-perode sebelumnya tidak terulang lagi pada periode SBY-Boediono (Media Indonesia, 21/10/09)

Harga Mahal Kemenangan Ical


Banyak kalangan menilai kemenangan Aburizal Bakrie (Ical) disebabkan karena kekuatan money politics. Ada dugaan, untuk merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar Ical harus merogoh dana ratusan miliar rupiah. Bukan untuk membeli suara, katanya, tapi untuk mendinamisasi gerak langkah institusi Partai Golkar di daerah-daerah (tingkat I dan II). Cukup masuk akal karena untuk menggerakkan roda organisasi, apalagi sebesar Partai Golkar, pasti dibutuhkan dana besar.

 

Tapi sebenarnya bukan soal uang itu yang membuat kemenangan Ical menjadi mahal. Secara politik kemenangannya berimplikasi serius bagi masa depan demokratisasi di tanah air yang sudah berjalan sejak 1998. Kemenangan Ical dipastikan akan semakin memperlemah posisi parlemen (legislatif) di hadapan presiden (eksekutif).

 

Sejak awal pencalonan dirinya, Ical, yang didukung penuh antara lain oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dan mantan Ketua DPR Agung Laksono, sudah menegaskan akan tetap berkoalisi dengan pemerintah. Kemenangan Ical, dengan demikian, semakin kuat mengonfirmasi bahwa Golkar dari sejak berdirinya, 20 Oktober 1964, menjadi bagian dari kekuasaan. Golkar belum beranjak dari posisinya sebagai the ruler’s party (partainya pemerintah)

 

Kembali ke paradigma lama

 

Sejak dulu, sebagaimana dalam hasil kajian Leo Suyadinata (1992), banyak pengamat politik yang meragukan bahwa Golkar bisa bertahan tanpa dukungan kekuasaan (waktu itu Presiden Soeharto). Keraguan itu semakin terbukti pada saat Soeharto jatuh, perolehan suara Golkar pada pemilu 1999 langsung  merosot tajam dikalahkan PDIP (dulu PDI) yang sebelumnya termarjinalkan karena dimusuhi Soeharto.

 

Namun keraguan publik mulai sedikit hilang pada saat Akbar Tandjung mampu mengangkat pamor partai yang dipimpinnya dengan paradigma baru. Inilah yang agak mengherankan, mengapa Akbar Tandjung yang menggagas paradigma baru dan terbukti mampu menaikkan suara Partai Golkar pada Pemilu 2004 justru berdiri tegak dan gigih mengampanyekan Ical. Padahal menurut paradigma baru, Partai Golkar harus menjadi kekuatan politik yang independen dan menjadi the rulling party (partai yang memerintah), bukan the ruler’s party. Kemenangan Ical menunjukkan Golkar kembali ke paradigma lama.

 

Memperlemah parlemen

 

Seperti disinggung di awal, kemenangan Ical akan memperlemah posisi parlemen di hadapan pemerintah. Setelah Ketua Dewan Pertimbangan PDIP, Taufiq Kiemas, terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang didukung penuh Partai Demokrat, harapan tampilnya partai oposisi pasca Pemilu 2009 hanya ada pada Partai Golkar.

 

Harapan itu muncul karena salah satu kandidat kuat Ketua Umum Partai Golkar, Surya Paloh, akan menjadikan partai peninggalan rezim Orde Baru sebagai partai independen yang berdiri sejajar dengan pemerintah. Harapan itu musnah sudah setelah Surya Paloh kalah.

 

Kemenangan Kiemas memimpin MPR mengubah PDIP dari oposisi kritis menjadi anak manis. Kemenangan Ical memimpin Partai Golkar menjadikan partai runner up Pemilu 2009 ini tetap menjadi bagian dari pemerintah. Suatu kondisi yang akan semakin memperlemah posisi parlemen. Jika Partai Gerindra dan Partai Hanura juga ikut berkoalisi dengan pemerintah maka habislah sudah parlemen, karena 100% dari 560 anggota DPR yang terpilih dalam pemilu legislatif lalu akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Kepercayaan publik terhadap fungsi dan peranan DPR baru akan semakin melemah.

 

Menyuburkan ekstra-parlemen

 

Jika kebijakan-kebijakan  politik yang ditempuh pemerintah sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat, tentu tak ada masalah dengan dukungan DPR. Dengan mendukung pemerintah berarti aspirasi DPR sejalan dengan aspirasi rakyat. Masalahnya, mungkinkah sepanjang lima tahun ke depan semua kebijakan pemerintah sesuai aspirasi rakyat? Pasti tidak.

 

Dengan begitu, konsekuensi lain dari kemenangan Ical adalah akan menyuburkan kembali gerakan ekstra-parlemen yang belakangan ini meredup karena kehilangan isu-isu strategis. Gerakan ekstra-parlementer akan kembali menemukan isu strategis saat lembaga legislatif gagal (mandul) terutama dalam melakukan fungsi kontrolnya terhadap kekuasaan.

 

Konsekuensi dari suburnya gerakan ekstra-parlemen akan menjadi ancaman serius bagi proses konsolidasi demokrasi yang menurut Samuel Huntington meniscayakan kontrol terhadap kekuasaan tetap dalam koridor lembaga-lembaga politik resmi hasil pemilu yang adil dan berkala. Dengan demikian, ancaman terjadinya proses transisi demokrasi berkepanjangan yang menurut kajian Philippe C. Schmitter dan Guillermo O’Donnell (1993) lumrah terjadi di negara-negara dunia ketiga juga akan semakin nyata.

 

Untuk menhambat ancaman ini menjadi kenyataan, dibutuhkan kesadaran kolektif. Bagi pejabat eksekutif agar tetap berkomitmen menjalankan kebijakan-kebijakan politik pro-rakyat. Dan bagi anggota legislatif agar tetap berpegang teguh pada fungsi dan peranannya sebagai lembaga yang secara konstitusional mewakili rakyat, bukan mewakili kepentingan partai.

Teroris Bukan Pahlawan Islam


Dalam hiruk-pikuk pemberitaan media mengenai terorisme belakangan ini, ada satu anomali yang sangat mengganggu siapa pun yang memiliki akal sehat. Ada wacana yang terus disuarakan secara bersahutan oleh tokoh-tokoh Muslim bahwa terorisme merupakan tindakan jahat yang bertentangan dengan norma agama apa pun, termasuk Islam.

 

Sementara itu, ada antusiasme dan pekik takbir dikumandangkan masyarakat pada saat menyambut kedatangan jenazah Air Setiawan dan Eko Joko Sarjono (dua teroris yang ditembak Tim Detasemen Khusus 88 dalam operasi di Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat). Di depan rumah Eko bahkan terpasang sepanduk bertuliskan “Selamat Datang Pahlawan Islam”. Seolah mengonfirmasi kebenaran isi spanduk itu, pengasuh pondok pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo Abu Bakar Ba’asyir mengatakan, insya Allah Eko mujahid. Artinya, Ba’asyir menganggap Eko adalah pejuang Islam.

 

Fenomena di atas membuktikan masih terdapat masalah yang cukup krusial dalam upaya pemberantasan terorisme, antara lain menyangkut soal definisi dan persepsi mengenai jihad dan terorisme. Ada kalangan yang secara tegas menolak anggapan teroris sebagai mejahid (orang yang berjihad di jalan Allah), tapi ada pula yang menganggap sebaliknya. Fakta ini tak bisa kita tutup-tutupi.

 

Secara definitif, apa dan bagaimana jihad dalam Islam sebenarnya tidak mengandung pertentangan yang tajam. Pada umumnya ulama dari kalangan mana pun setuju bahwa jihad berarti berperang di jalan Allah. Dan, berperang di jalan Allah itu sinonim dengan berperang untuk keadilan (justice).

 

Definisi tersebut diambil dari penegasan al-Quran: perangilah mereka sehingga tidak ada lagi penindasan, dan yang ada hanya keadilan dan keimanan kepada allah (QS, 2:193) Seluruhnya dan dimana saja (QS, 8:39). Dan kenapa kamu tidak berperang di jalan Allah. Dan untuk mereka yang lemah laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berkata “Tuhan, keluarkanlah kami dari kota ini yang penduduknya zalim; dan berilah kami dari pihak-Mu orang yang dapat menjadi pelindung, dan berilah kami dari pihak-Mu penolong.” (QS, 4:75).

 

Dengan demikian, makna jihad yang relatif disepakati adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk melawan penindasan, kezaliman, dan ketidakadilan –kapan pun dan dimana pun—dami membela/melindungi orang-orang yang tertindas –siapa pun mereka (Chaiwat Satha Anand, dalam Islam tanpa Kekerasan, 1998:12).

 

Islam Radikal Vs Islam Moderat

 

Pertentangan tajam terjadi pada saat, pertama, bagaimana cara mengimplementasikan jihad, dan kedua, pada situasi seperti apa seseorang atau suatu masyarakat bisa dianggap tertindas dan terzalimi.

 

Di kalangan umumnya gerakan Islam Salafi Radikal, jihad harus diimplementasikan dengan jalan perang, baik secara terbuka maupun dengan tak-tik gerilya. Implementasi semacam ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang menegaskan, apabila di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan, apabila tidak mampu (dengan tangan) dengan lisan, apabila tidak mampu (dengan lisan) dengan hati.

 

Makna “tangan” disepakati bermakna kekuatan, yang menurut aktivis gerakan Islam Salafi Radikal berarti kekuatan senjata, artinya melalui jalan perang. Dan, dalam situasi apa pun perang bisa dilakukan, meskipun dengan tak-tik yang berbeda. Bagi mereka, teror merupakan bagian dari tak-tik perang (gerilya).

 

Bagi kalangan aktivis gerakan Islam Moderat, jihad tidak harus diimplementasikan dengan perang. Makna “tangan” dalam hadits Rasulullah SAW di atas berarti kekuatan teknologi yang tak identik dengan senjata. Kalau pun harus dilakukan dengan mengangkat senjata (perang) tak bisa dilakukan dengan semena-mena. Aksi teror yang bisa membunuh siapa pun tanpa kecuali jelas bertentangan dengan etika berperang dalam Islam. Itu yang pertama.

 

Kedua, tentang persepsi masyarakat tertindas dan terzalimi. Bagi aktivis gerakan Islam radikal, situasi Indonesia sekarang ini (sebagaimana masyarakat Muslim pada umumnya) berada dalam situasi tertindas dan atau diperlakukan secara tidak adil. Masyarakat Muslim ditindas dan dizalimi oleh Barat yang diwakili rezim Amerika Serikat beserta para sekutunya.

 

Sementara bagi aktivis gerakan Islam Moderat, masyarakat Muslim sekarang ini tidak mengalami penindasan, malah berada pada situasi yang mengarah pada kebangkitan kembali (renaissance), bahkan suasana kebangkitan itu terjadi pula di Amerika Serikat  sebagaimana diakui Syamsi Ali, warga negara RI yang bermukim di AS dan menjadi imam besar Masjid New York. Uniknya, pesatnya perkembangan Islam di AS justeru terjadi pasca tragedi 11 September 2001 yang dianggap sangat mendiskreditkan Islam.

 

Karena itulah, umumnya aktivis gerakan Islam Moderat tidak percaya dengan aksioma “Benturan Peradaban” yang dikampanyekan Samuel Huntington yang secara jelas menggambarkan “benturan” Islam versus Barat.

 

Kalau pun ada situasi ketertindasan dan ketidakadilan pada saat ini maka siatuasi itu tak ada kaitan dengan agama tertentu. Artinya, objek ketertindasan dan ketidakadilan bisa menimpa siapa pun, begitu pun subjeknya, bisa dilakukan siapa saja. Cara menanggulanginya, yang paling efektif adalah dengan mereduksi kesenjangan sosial dan penagakkan hukum.

 

Etika Berperang

Meskipun aktivis gerakan Islam Moderat memaknai jihad bukan sebagai perang, bukan berarti dalam Islam tidak boleh berperang (qital). Pada situasi konflik terbuka perang bisa dilakukan, terutama pada situasi diserang seperti yang dilakukan Muslim Irak dan Afghanistan pada saat diinvasi tentara AS dan sekutunya.

Pada situasi demikian, Islam membolehkan, bahkan mengharuskan perang, tentu dengan sejumlah catatan. Dalam berperang ada etika yang harus dijunjung tinggi. Pada saat mengirim pasukan perang, sahabat utama Rasulullah SAW, Abu Bakar Ash-Shiddiq, memberikan rambu-rambu etika kepada setiap komandan tempur yang dipercayainya, antara lain, tidak boleh membunbuh wanita; tidak boleh membunuh anak-anak; tidak boleh membunuh orang yang lanjut usia; tidak menebang pohon yang sedang berbuah; tidak merobohkan bangunan; tetap menjaga kejujuran; tidak boleh mengganggu orang-orang suci dan para pemuja dari agama-agama lain; tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah; dan tidak boleh menghancurkan tempat-tempat yang padat penduduknya. (Majid Ali Khan, Sisi Hidup Para Khalifah Saleh, 2000: 46).

Di luar misinterpretasi tentang jihad dan situasi ketertindasan dan ketidakadilan, apa yang dilakukan para teroris (antara lain Noordin M Top dan jaringannya), yang mengimplementasi tak-tik perang (gerilya) itu sangat jelas bertentangan dengan etika perang dalam Islam.

Untuk mereka yang menyangka dirinya berbuat baik, padahal yang terjadi adalah sebaliknya, Allah SWT mengingatkan: “Katakanlah: Maukah kamu, kami beri tahu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatanya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedang Mereka mengira; bahwa Mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya.” (QS. 18: 103-104).

Dengan begitu, apakah kita masih menganggap para teroris itu pahlawan Islam?

  • Kalender

    • Desember 2016
      S S R K J S M
      « Jul    
       1234
      567891011
      12131415161718
      19202122232425
      262728293031  
  • Cari