Anas dan Komplikasi Relasi Hukum-Politik


Abd Rohim Ghazali

Untuk menjamin tegaknya keadilan, hukum harus independen dari pengaruh politik. Jika hukum sudah diintervensi politik, pasti akan ada konflik kepentingan yang membuatnya tak lagi berbicara atas nama kebenaran. Saat kepentingan politik memasuki ranah hukum, keadilan akan menjadi komoditas yang bisa dijualbelikan, ketetapan-ketetapannya bisa melalui tawar menawar.

 

Contoh paling terang benderang dari adanya intervensi politik dalam hukum adalah dalam kasus penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Indikatornya, pertama, baru kali ini ada tersangka yang surat perintah penyidikan (sprindik)-nya bocor ke publik sebelum penetapannya diumumkan; dan kedua, untuk pertama kalinya pula, ada kasus hukum yang dalam proses penetapannya diwarnai tawar-menawar yang alot hingga –kabarnya– diperlukan penyelarasan pendapat antar pimpinan KPK.

 

Ini benar-benar unik. Mungkin hanya terjadi di Indonesia dan hanya dalam kasus Anas, proses penetapan seseorang menjadi tersangka, selain adanya fakta-fakta juga dibutuhkan penyelarasan di antara para penegak hukum (pimpinan KPK). Bocornya sprindik yang belum ditandatangani…

Lihat pos aslinya 744 kata lagi

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s