Anas dan Kompolikasi Relasi Hukum-Politik


Untuk menjamin tegaknya keadilan, hukum harus independen dari pengaruh politik. Jika hukum sudah diintervensi politik, pasti akan ada konflik kepentingan yang membuatnya tak lagi berbicara atas nama kebenaran. Saat kepentingan politik memasuki ranah hukum, keadilan akan menjadi komoditas yang bisa dijualbelikan, ketetapan-ketetapannya bisa melalui tawar menawar.

 

Contoh paling terang benderang dari adanya intervensi politik dalam hukum adalah dalam kasus penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Indikatornya, pertama, baru kali ini ada tersangka yang surat perintah penyidikan (sprindik)-nya bocor ke publik sebelum penetapannya diumumkan; dan kedua, untuk pertama kalinya pula, ada kasus hukum yang dalam proses penetapannya diwarnai tawar-menawar yang alot hingga –kabarnya– diperlukan penyelarasan pendapat antar pimpinan KPK.

 

Ini benar-benar unik. Mungkin hanya terjadi di Indonesia dan hanya dalam kasus Anas, proses penetapan seseorang menjadi tersangka, selain adanya fakta-fakta juga dibutuhkan penyelarasan di antara para penegak hukum (pimpinan KPK). Bocornya sprindik yang belum ditandatangani semua pimpinan menjadi bukti kuat ketidakselarasan di antara pimpinan KPK. Ada apa di balik ini semua? Jawabannya, karena ada intervensi politik.

 

Karena sprindiknya bocor, tentu mengakibatkan adanya komplikasi hukum, antara penyidikan siapa yang membocorkan sprindik di satu pihak dengan proses penyidikan Anas sendiri sebagai tersangka di pihak lain. Karenanya masuk akal jika pengacara Anas pun meminta agar ada penangguhan penahanan bagi kliennya sebelum terjadi kejelasan, atau sebelum ada tindakan bagi yang membocorkan sprindiknya. Membocorkan sprindik adalah pelanggaran hukum yang serius. Pelakunya harus ditindak tegas.

 

Anas vs Cikeas?

 

Secara politik, kasus Anas telah mengharu-biru perpolitikan nasional, memunculkan spekulasi “adu kuat” antara Anas dan keluarga Cikeas. Penegasan Anas bahwa apa yang terjadi saat dirinya menjadi tersangka baru halaman pertama dari “buku” yang akan ia buka dianggap sebagai bentuk ancaman bagi siapa pun yang telah menjerumuskan dirinya hingga dijadikan tersangka. Bukan tidak mungkin, halaman berikutnya memuat cerita dan fakta-fakta korupsi yang melibatkan keluarga Cikeas.

 

Dan benar saja, beberapa hari kemudian, soal keterlibatan Eddi Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Ani Yudhoyono pun disebut-sebut. Inikah halaman berikutnya dari buku Anas? Wallahu a’lam. Yang pasti, dugaan tentang keterlibatan keluarga Cikeas dalam kasus Hambalang memang sudah lama disebut, terutama oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Tapi dugaan ini selalu ditepis dan berusaha ditutup-tutupi.

 

Selain itu, isu tentang penzaliman Anas oleh Cikeas juga berembus kencang sehingga memunculkan sejumlah spekulasi seperti adanya intervensi terhadap KPK dan (bahkan) ditengarai ada ancaman pengungkapan kasus-kasus lama beberapa pimpinan KPK, jika Anas tidak segera dijadikan tersangka. Dan, tentu sulit dianggap sebagai kebetulan, adanya proses penandatanganan pakta integritas, hanya beberapa hari sebelum status tersangka ditimpakan pada Anas. Isi pakta integritas yang paling pokok, bahwa siapa pun yang tersangkut masalah hukum karena dugaan korupsi, harus mengundurkan diri.

 

Anas, pada saat pengumuman pengunduran dirinya menyatakan bahwa ia ibarat bayi yang tak dikehendaki kelahirannya. Publik sudah mafhum kepada siapa pernyataan ini ditujukan. Dugaan upaya pelengseran Anas dari kursi ketua umum Partai Demokrat memang sudah lama dilakukan, namun selalu gagal karena dukungan terhadap Anas yang begitu kuat, terutama dari kalangan akar rumput Partai Demokrat yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Adanya penandatanganan pakta integritas menjadi alat yang sangat efektif untuk “mamaksa” Anas tergusur, mundur. Dan terhadap ini semua, Anas tak mau ambil diam, ia berupaya melawan.

 

Hukum beraroma politik

 

Lantas bagaimana sikap (opini) publik? Para loyalis Anas umumnya menganggap kasus ini murni politik. Sebagai bentuk upaya penggusuran Anas dengan membonceng kasus hukum yang menurut mereka dipaksakan karena bukti-buktinya masih sangat sumir, semata-mata dari keterangan para saksi –terutama Nazaruddin—yang masih perlu divalidasi kebenarannya.

 

Di luar loyalis Anas, ada dua pendapat. Pertama, menganggap kasus ini sebagai kasus hukum yang beraroma politik. Mereka tidak secara tegas menampik keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang, tapi mereka juga tidak mengabaikan kemungkinan keterlibatan keluarga Cikeas. Karena Anas dan Cikeas berada dalam satu paket. Tapi karena faktor kekuasaan, ada upaya untuk “hanya” mengorbankan Anas.

 

Tokoh-tokoh yang berdatangan ke rumah mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini pasca penetapannya sebagai tersangka, termasuk dalam kelompok ini. Mereka datang, selain ada yang “mencari panggung”, juga untuk sekadar memberi dukungan moral agar Anas punya keberanian untuk membantu KPK, mengungkap kasus korupsi Hambalang secara tuntas sampai akar-akarnya. Jangan sampai hukum dikalahkan oleh kekuasaan.

 

Kedua, ada yang melihat kasus Anas murni sebagai kasus hukum karena kelompok ini yakin Anas memang terlibat korupsi Hambalang. Mereka tak begitu percaya dengan teori konspirasi yang dikembangkan para pendukung Anas. Kalau pun ada indikasi intervensi kekuasaan, bukan untuk menjerumuskan Anas tapi semata-mata untuk menyelamatkan keluarga Cikeas. Para pengamat independen dan aktivis LSM anti korupsi termasuk dalam kelompok ini. Seperti kelompok pertama, kelompok ini juga mendukung pengungkapan kasus korupsi secara tuntas dan adil.

 

Pelajaran apa yang bisa kita petik dari fenomena (kasus) Anas Urbaningrum? Pertama, seperti diuraikan di awal bahwa di negeri ini, kasus-kasus hukum masih belum bisa lepas dari intervensi politik. Upaya penegakkan hukum secara adil dan independen hanya bisa berlaku bagi mereka yang tidak berafiliasi dengan partai politik atau dengan (keluarga) yang tengah berkuasa. Pedang keadilan hanya tajam ke bawah masih begitu nyata. Ini benar-benar pelajaran yang buruk.

 

Pelajaran baiknya, ibarat pepatah, sepandai-pandai membungkus bangkai, baunya akan tercium juga. Di era transparansi dan kebebasan pers seperti sekarang, secanggih apa pun kejahatan korupsi berupaya ditutup-tutupi, pada akhirnya akan terkuak juga. Bahwa faktor terkuaknya karena adanya konflik politik, atau karena apa pun, tak begitu penting. Karena yang penting bagi kita, korupsi harus dihilangkan dari negeri ini, atau setidaknya dikurangi. Bagaimana pun caranya.

 

 

1 Komentar

  1. Reblogged this on Abd Rohim Ghazali.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s