Andai Tommy Pimpin Golkar


Bagaimana jika Tommy terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar?Pertanyaan ini penting diajukan bukan karena putra kesayangan mendiang mantan Presiden Soeharto ini sudah lama absen di politik, tapi karena rekam jejaknya yang tampak masih sedikit suram. Tommy, antara lain pernah divonis 15 tahun penjara pada kasus pembunuhan Hakim Agung Syafruddin Kartasasmita.

Soal rekan jejak penting dilacak, karena bagi seorang pemimpin, nama baik mutlak diperlukan, apalagi jika ingin menjadi ketua umum partai politik. Jika ketua umum partai tak layak jadi panutan, tentu akan semakin berat partai tersebut mencari dukungan. Menurut sejumlah survai, dukungan publik pada partai politik, selain karena programnya yang dianggap baik, juga karena adanya kekaguman pada tokoh utamanya.

Ada peluang

Mungkin, untuk sementara kalangan Tommy layak jadi panutan, karena sebagai manusia biasa, selain memiliki banyak kelemahan, pasti ia juga punya banyak kelebihan. Kelebihan Tommy antara lain: (1) ia mewakili trah politik Soeharto, presiden terlama sepanjang sejarah Indonesia; (2) memiliki kekayaan yang sangat dibutuhkan untuk memelihara infrastruktur partai dan untuk menjaga loyalitas kader-kadernya; dan (3) memiliki wajah cukup rupawan yang akhir-akhir ini menjadi trend untuk menggaet para pemilih, terutama pemilih perempuan.

Soal kasus-kasusnya yang kurang layak dijadikan modal politik, mungkin tak perlu dirisaukan karena bangsa kita sangatlah pemaaf dan mudah sekali melupakan kesalahan. Pepatah nila setitik akan merusak susu sebelanga, kadang-kadang tidak cocok dengan fakta. Dalam banyak kasus, yang terjadi malah sebaliknya, nila sebelanga bisa ditumpahkan begitu saja untuk sekadar mendapatkan susu setitik.

Itulah bangsa kita, yang dalam wacana politik identitas masuk dalam kategori soft culture, bangsa dengan budaya lunak, yang ciri-cirinya antara lain tingginya toleransi dan mudah memaafkan. Jika dulu Mochtar Loebis pernah mengatakan bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia, sebabnya karena dalam budaya yang lunak, korupsi lebih banyak dimaafkan. Kejahatan yang mudah dimaafkan pasti akan dilakukan berulang-ulang. Di sinilah Tommy punya peluang.

Antisipasi undang-undang

Menyadari kondisi budaya yang lunak itulah, dalam penyusunan undang-undang, terutama yang menyangkut syarat-syarat dipilihnya pejabat negara, senantiasa ada klausul yang yang menyatakan, “tidak pernah dihukum penjara berdasarkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Klausul ini akan dinilai bertentangan dengan hak-hak asasi manusia bila dipahami tanpa merujuk pada latarbelakang budaya kita yang soft tadi, Hak-hak politik seseorang seyogianya tak bisa dihilangkan lantaran pernah melakukan kesalahan. Tapi, di situlah fungsinya undang-undang, yang paling penting antara lain untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan. Prinsip utamanya, lebih baik preventif ketimbang kuratif.

Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana jika Tommy terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar? Semua terpulang pada Partai Golkar. Yang memilih Tommy adalah para kader Golkar (yang punya hak suara dalam Munas), tentu mereka menyadari betul bahwa setiap pilihan punya konsekuensi. Apa pun konsekuensinya, karena sudah dipilih bersama-sama, harus ditanggung pula bersama-sama.

Risiko politik

Seorang ketua umum memang tidak wajib mencalonkan diri menjadi pejabat negara. Tetapi, rasanya akan terdengar unik (aneh) jika Partai Golkar dalam pemilu nanti berhasil meraih suara signifikan dan berhak mengajukan calon presiden, sedangkan ketua umumnya sendiri dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden.

Inilah saya kira, salah satu risiko terberat jika Tommy menjadi ketua umum partai Golkar. Risiko lainnya, mungkin Partai Golkar akan kembali ke trademark lamanya sebagai pendukung utama Orde Baru. Pada saat-saat awal gerakan reformasi digulirkan, dalam Pemilu 1999, Partai Golkar dikalahkan oleh PDIP antara lain karena dianggap masih menjadi bagian dari Orde Baru.

Menyadari hal itu, menyongsong Pemilu 2004, Akbar Tandjung, ketua umum waktu itu, mendeklarasikan “Golkar Baru” antara lain untuk menanamkan kesan di mata publik, bahwa Golkar sudah tak punya hubungan lagi dengan Orde Baru. Dan, upaya ini berhasil, pada Pemilu 2004 Golkar berjaya, berhasil menduduki peringkat pertama. Sayangnya, karena tersangkut skandal Bulogate hingga sempat meringkuk dalam tahanan kejaksaan, Akbar Tandjung tidak maju sebagai capres.

Tapi, kematangan politik Partai Golkar semakin teruji dengan menggelar konvensi hingga partai berlambang pohon beringin ini dinilai paling demokratis dalam menentukan siapa yang hendak dicalonkan menjadi capres. Meskipun calon yang diajukan (Wiranto-Salahuddin Wahid) kalah, saya kira konvensi tetap akan dikenang sepanjang sejarah.

Sayangnya, di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla, trademark “Golkar Baru” tak lagi digemakan untuk meraih suara rakyat. Pada Pemilu 2009, Golkar dikalahkan kekuatan yang relatif baru, Partai Demokrat.

Untuk meraih kembali kemenangannya, akankah Partai Golkar mengangkat kembali citra lamanya sebagai partai pendukung utama Orde Baru? Jika jawabannya ya, barangkali Tommy Soeharto memang layak dijadikan simbol. Persoalan apakah simbol ini akan benar-benar bisa mendongkrak suara Partai Golkar? Wallahu a’lam! Rakyatlah yang akan menentukan. (Jawa Pos, 20/08/09)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s