Membaca Langkah Politik PAN


Tanggal 23 Agustus 2007, Partai Amanat Nasional (PAN) genap berusia sembilan tahun. Ada dua pertanyaan layak diajukan: (1) mengapa PAN menarik dukungan terhadap pemerintah, dan (2) kalau memang demikian, mengapa dua menteri PAN yang membantu pemerintah tidak ditarik sehingga tidak mengesankan sikap mendua? Jawaban atas dua pertanyaan ini anggap saja sebagai kado ulang tahun.

Seperti diberitakan sejumlah media, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir baru-baru ini menyatakan bahwa PAN menarik dukungan terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Langkah politik PAN ini kontan mengundang reaksi, baik positif maupun negatif. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Jeffrie Geovanie menyambut positif langkah PAN karena menurutnya memang sudah tugas partai untuk bersikap kritis terhadap pemerintah, apalagi jika pemerintahnya sering mengabaikan aspirasi rakyat.

Sementara itu, juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menganggap langkah PAN sebagai bentuk manuver murahan untuk meningkatkan bargaining position dengan SBY, tujuannya agar bisa memperoleh tambahan kursi di kabinet. Senada dengan Ruhut, Ketua DPP Partai Golkar, Firman Soebagyo menilai keputusan politik PAN menarik dukungan kepada pemerintah sudah basi dan kehilangan momentum.

Reaksi negatif bukan hanya datang dari luar PAN. Salah seorang kader PAN, melalui layanan pesan singkat (SMS) menyampaikan pada saya bahwa Soetrisno Bachir telah melecehkan AD/ART partai dan rekomendasi Rakernas PAN 2007 di Palembang. Karena itu saya lalu mencari dan membuka-buka AD/ART PAN serta hasil rekomendasi Rakernas PAN di Palembang. Dalam benak saya, kalau seorang ketua umum partai sudah melanggar AD/ART dan rekomendasi partainya, pasti akan menjadi topik yang sangat menarik.untuk ditulis.

Karena saya gagal menemukan motif pelanggaran baik dalam AD/ART maupun rekomendasi Rakernas PAN, saya jadi berpikir bahwa menjadi bagian dari kekuasaan memang sangat menarik, apalagi bila menjadi penguasa itu sendiri. Dan tentu saja pernyataan Soetrisno Bachir bisa dianggap mengusik baik penguasa maupun orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

Fatsun politik demokrasi

Untuk menghindarkan diri dari kepentingan subjektif, baik kelompok yang tengah menikmati kekuasaan atau meraka yang anti-kekuasaan, saya ingin mencoba melihat pernyataan Bachir dalam perspektif fatsun politik. Menurut guru besar ilmu politik lulusan Universitas Chicago, AS, Prof Dr Amien Rais, fatsun politik adalah tatakrama yang tidak tertulis, akan tetapi sangat jelas bagi setiap orang yang telah paham tentang nilai-nilai demokrasi.

Bagaimana seharusnya sikap partai politik terhadap rezim yang tengah berkuasa? Fatsun politik demokrasi menyediakan sekurang-kurangnya tiga pilihan jawaban, pertama, pada saat rezim mampu menjalankan amanat rakyat yang memilihnya dan rakyat tahu akan hal itu maka tugas partai adalah ikut menjaga agar keharmonisan hubungan itu berlangsung berkesinambungan. Dengan begitu partai berfungsi sebagai pilar penyangga konsolidasi demokrasi.

Kedua, pada saat rezim yang berkuasa mampu menjalankan amanat rakyat namun rakyat tidak tahu akan hal itu, atau sebaliknya rezim gagal menjalankan amanat rakyat namun rakyat tidak tahu, maka tugas partai adalah mengomunikasikan pada rakyat menganai kondisi rezim yang sebenarnya. Pada saat itu partai berfungsi sebagai sarana komunikasi politik.

Ketiga, pada saat rezim yang berkuasa gagal menjalankan amanat rakyat dan rakyat tahu akan hal itu maka tugas partai adalah ikut bersama rakyat menyadarkan rezim dari kesalahan yang diperbuatnya. Dengan demikian partai telah berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan agregasi kepentingan rakyat.

Ketiga pilihan ini berlaku bagi semua partai, baik yang menyatakan diri mendukung atau tidak mendukung rezim (oposisi), karena dalam perspektif demokrasi sejatinya tidak ada partai politik yang menjadi penguasa. Betul bahwa seseorang yang berasal dari partai politik bisa menjadi presiden, wakil presiden, atau anggota kabinet, tapi pada saat berkuasa ia harus lepas dari (kepentingan) partai politiknya masing-masing. “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins,” demikian kata mendiang Presiden AS, John F. Kennedy. Pada saat seorang aktivis partai menjadi penguasa (penyelenggara negara) pada saat itulah ia telah menjadi milik semua rakyat. Untuk menghindari conflict of interest ia harus menanggalkan baju partainya.

Dengan uraian singkat ini, menurut saya, pernyataan Soetrisno Bachir pada dasarnya bisa disebut sebagai upaya untuk menjalankan fatsun politik. Pada paruh pertama pemerintahan SBY-JK PAN telah berupaya menjalin keharmonisan rakyat dan pemerintah. Selain itu PAN juga berupaya menjadi komunikator baik kepentingan pemerintah maupun sebaliknya.

Namun ketika memasuki paruh kedua, tampaknya disparitas kepentingan rakyat dan pemerintah sudah semakin jauh, sementara proses komunikasi yang diupayakan PAN selalu menemui jalan buntu karena tidak mendapatkan respon yang positif dari pemerintah, maka tidak ada jalan lain bagi PAN selain berada di pihak rakyat yang semakin hari semakin jauh dari kesejahteraan yang selalu dijanjikan pemerintah.

Tidak untuk menjatuhkan

Kalau memang sudah tidak bisa bekerjasama dengan pemerintah, mengapa dua menteri yang berasal dari PAN itu tidak ditarik? Menurut saya, jika benar PAN bersikap atas dasar fatsun politik demokrasi sejati maka pada saat menarik dukungan tidak harus serta merta berupaya menjatuhkan pemerintah. Penarikan dukungan merupakan proses lanjutan pada saat ktirik melalui komunikasi tidak mendapatkan respon yang positif dari pemerintah.

Kalau kita lacak sejarah, ada saat dimana PAN menarik dukungan seraya berupaya menjatuhkan pemerintah, yakni pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Penyebabnya karena PAN –dengan beberapa partai lainnya-menganggap presiden yang tersangkut skandal Buloggate sudah tidak layak lagi dipertahankan.

PAN lantas menarik menteri-menterinya dari jajaran kabinet. Tapi, mungkin karena merasa sebagai pejabat negara yang tidak terkait dengan kepentingan partai, dua menteri PAN saat itu, Yahya Muhaimin dan Alhilal Hamdi tetap bertahan hingga Abdurrahman Wahid benar-benar lengser dari jabatannya.

Karena penarikan dukungan saat ini tujuannya bukan untuk menjatuhkan pemerintah maka PAN tidak perlu menarik kedua menterinya dari kebinet. Apalagi, menurut fatsun politik yang benar, pada saat aktivis partai duduk di kabinet seyogianya harus dilepaskan dari kepentingan faksional partainya. (Seputar Indonesia, 24 Agustus 2007)

1 Komentar

  1. Wah, PAN sudah benar-benar khianat pada komitment Reformasi: menegakkan keadilan, padahal berlaku tidak adil.
    Banyak partai yang ingin menjadi peserta Pemilu 2009 gagal karena kelengkapi administrasi, namun PAN maju dengan kelengkapan PALSU.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s