Tarik Menarik RUU Politik


Setiap upaya pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) bidang Politik selalu terjadi tarik-menarik, terutama antar partai politik atau antar gabungan partai politik. Mengapa begitu, karena masing-masing partai memiliki pasal-pasal tertentu yang diharapkan bisa dijadikan sebagai “alat pengaman” bagi partainya, atau bila mungkin bisa dijadikan alat untuk meraih kemenangan. Nah, untuk memperkuat posisi, partai-partai yang punya kepentingan sama biasanya membangun koalisi.

Uniknya, banyak cara dilakukan partai, untuk meyakinkan publik atas upayanya itu, dipilihlah nomenklatur yang oke punya, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, kepentingan nasional, atau kepentingan bangsa. Contohnya, koalisi yang tengah digalang Partai Golkar dan PDI Perjuangan, yang katanya, untuk menjaga keutuhan nasionalisme dan Negara Kesatuan RI . Padahal, baik nasionalisme maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan hanya milik Partai Golkar atau PDI Perjuangan, tapi milik semua golongan, milik semua partai politik, bahkan milik siapa pun yang merasa bagian dari Indonesia. Kalau kita cermati dari asas dan tujuannya, tidak ada satu pun dari partai-partai yang ada sekarang ini yang bertujuan ingin menghapuskan nasionalisme atau memecah belah NKRI.Upaya institusionalisasi NKRI atau nasionalisme akan berakibat pada eksklusivisasi kedua konsep tersebut. Tradisi semacam ini pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru yang menjadikan konsep NKRI dan nasionalisme berikut interpretasi atas keduanya hanya milik penguasa. Di luar konsep dan interpretasi penguasa dianggap tidak sah, atau bahkan bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan.

Oleh karena itu, pada saat partai politik membangun kualisi eksklusif, yang terbatas pada keberpihakan pada dua atau lebih partai politik, ada baiknya menghindari “pengatas namaan” atas kedua konsep itu,. Karena sekali lagi, NKRI dan nasionalisme adalah milik bersama, bukan milik golongan!

Berdasarkan atas keyakinan seperti itulah maka wajar belaka jika banyak kalangan tidak percaya kalau rencana koalisi Golkar dan PDIP didorong karena memiliki ideologi yang sama (nasionalisme) atau untuk mempertahankan NKRI. Alasan yang paling masuk akal, baik Golkar maupun PDIP sama-sama ingin merebut kursi kepresidenan dan sama-sama ingin menguasai parlemen pada Pemilu 2009 mendatang.

Caranya, kedua partai ini harus bekerjasama dalam menggolkan rancangan undang-undang (RUU) bidang politik, antara lain dengan menetapkan syarat electoral threshold (ET) yang relatif tinggi, untuk meminimalisasi barisan lawan.

Upaya ini dipandang perlu karena sejauh ini belum ada tokoh kedua partai yang mampu mengalahkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam setiap survei mengenai calon presiden, Yudhoyono selalu melejit sendirian. Sedangkan calon-calon lain -seperti Megawati Soekarnoputeri dan Jusuf Kalla– relatif memiliki popularitas dan elektabilitas yang sama, masih jauh di bawah Yudhoyono.

Kenyataan inilah yang mendorong Partai Golkar dan PDIP mencari jalan alternatif untuk mengalahkan Yudhoyono. Cara yang dianggap paling memungkinkan adalah melalui “pemotongan kaki”, dengan membuat persyaratan-persyaratan yang kemungkinannya sulit dipenuhi Yudhoyono, misalnya dengan menaikkan ET. ET dinaikkan secara signifikan sampai pada batas yang tidak memungkinkan bagi partai yang akan mengusung Yudhoyono (Partai Demokrat) mampu mencapainya.

Selain itu, Golkar dan PDIP juga hendak memonopoli kursi parlemen dengan cara memperbanyak daerah pemilihan tanpa menambah jumlah kursi DPR. Satu daerah pemilihan yang tadinya memiliki 3-12 kursi akan diperketat lagi hingga memungkinkan hanya memberi kesempatan pada partai-partai besar saja..

Untuk memotong mata rantai partai-partai lain di tingkat akar rumput, kabarnya, Partai Golkar juga akan mengusulkan daerah pemilihan untuk anggota legislatif tingkat lokal (DPRD Provinsi) ditetapkan satu kabupaten/kota, dan untuk DPRD kabupaten/kota, ditetapkan satu kecamatan. Cara seperti ini otomatis hanya akan mungkin bisa dicapai oleh partai yang punya akar hingga kecamatan atau desa/keluarahan. Kalau usulan ini masuk dan ditetapkan dalam UU Politik, hanya partai besar yang bisa eksis di tingkat lokal. Cara ini mirip dengan politik ” massa mengambang” yang diterapkan rezim Orde Baru.

Bagi partai-partai menengah dan kecil, tentu rencana-rencana politik kepartai seperti itu dianggap sangat berbahaya. Jika benar-benar terlaksana, partai politik menjadi sangat terbatas, mungkin dua atau tiga partai saja yang bisa lolos ET dan eksis di tingkat lokal.

Dengan sedikitnya jumlah partai, secara prosedural, demokrasi memang menjadi sangat efisien. Tapi secara substansial akan mematikan keanekaragaman. Akan banyak elemen masyarakat -terutama dari kalangan minoritas-yang tidak terwakili dalam parlemen.

Itulah sebab, mengapa delapan partai politik peraih kursi parlemen (selain Partai Golkar dan PDIP) merasa perlu menyatukan persepsi. Maka, selain ada silaturrahmi nasional yang digelar Partai Golkar dan PDIP (yang sudah digelar di Medan dan Palembang ), ada juga koalisi delapan partai: PPP, PKS, PD, PKB, PAN, PBB, PDS, dan PBR, yang melakukan serangkaian pertemuan tertutup di Jakarta .

Menurut penggagasnya, Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan, pertemuan itu memang dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) bidang politik. Artinya, partai-partai menengah dan kecil ini hendak melakukan koalisi untuk menghadapi kemungkinan koalisi yang digalang oleh Partai Golkar dan PDIP.

Meskipun dari kedelapan partai itu mungkin tidak memiliki kepentingan yang sama dalam hal pencalonan presiden (tidak semuanya mendukung Yudhoyono), namun sudah pasti semuanya tak ingin terpental dari parlemen. Saya kira, faktor inilah yang akan memperkokoh koalisi kedelapan partai ini. Mereka merasa memiliki “musuh bersama”.

Dari kalkulasi jumlah kursi yang ada sekarang di parlemen, kedelapan partai ini memiliki 312 kursi. Artinya jika benar terjadi “tarik-menarik” dalam pengesahan RUU Politik, kemungkinan besar, koalisi delapan partai akan mudah mengalahkan koalisi Golkar dan PDIP yang hanya mermiliki 238 kursi. (Seputar Indonesia, 30/7/07)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s