Mencegah Gerontokrasi


Dalam diskusi media bertepatan dengan Milad ke-43 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang bertema “Generasi Muda Berbicara Indonesia Masa Depan” Rabu, (14/3) lalu di Gedung Graha Pena, Surabaya, sebagai salah satu pembicara saya berpendapat bahwa salah satu faktor yang potensial menghambat peranan generasi muda di masa mendatang adalah masih menguatnya kecenderungan gerontokrasi, yakni suatu tatanan pemerintah yang dikendalikan oleh orang-orang tua.

Bukti dari kecenderungan gerontokrasi itu adalah, pertama, sebagian besar anggota Kabinet Indonesia Bersatu terdiri dari orang-orang yang berusia antara 50 hingga 66 tahun. Hanya sedikit saja (24,3%) yang berusia di bawah 50 tahun.

Kedua, para Ketua dan Wakil Ketua yang memimpin lembaga-lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, dan BPK, masih didominasi mereka yang beruisia di atas 50 tahun.

Ketiga, partai-partai besar seperti Partai Golkar dan PDIP, dalam Munas dan Kongres yang terakhir, telah gagal melakukan proses regenerasi. Yang terjadi di Partai Golkar malah degenerasi, karena Ketua Umum pengganti lebih tua dari yang digantikan. Padahal, kedua partai ini mendominasi kursi DPR RI, dan sebagian besar DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Keempat, para tokoh-tokoh tua yang sudah menjadi presiden, atau sudah pernah gagal berkompetisi dalam pemilihan presiden, masih berambisi untuk maju kembali dalam pemilihan presiden yang akan datang.

Harus dicegah

Menuruit saya, gerontokrasi harus dicegah. Untuk negara maju yang demokrasinya sudah mapan seperti Amerika Serikat, mungkin gerontokrasi tidak begitu berpengaruh bagi perkembangan dinamika politik di negaranya. Namun bagi Indonesia yang masih berproses menuju demokrasi, gerontokrasi akan menjadi hambatan yang serius. Penyebabnya, pertama, umumnya para gerontokrat merupakan bagian dari rezim lama. Karenanya, sudah pasti akan memiliki hambatan psikologis pada saat dituntut untuk menegakkan hukum bagi sisa-sisa rezim lama yang secara kasat mata telah melakukan korupsi dan pelanggaran HAM.

Kedua, gerontokrasi sudah pasti akan menghambat regenerasi, padahal regenerasi merupakan keniscayaan sejarah. Menurut Nawal el-Saadawi, apa pun bisa dilawan, kecuali usia. Dalam ketuaan, meskipun teknologi kedokteran bisa mengencangkan kulit yang kendur,  semir bisa menghitamkan rambut yang memutih, namun proses pelambanan gerak fisik dan psikis tetap tak bisa dicegah.

Padahal, Indonesia yang tengah dilanda krisis multidimensi, membutuhkan para pemimpin yang mampu berpikir cermat dan bergerak cepat. Kelambanan Indonesia dalam melakukan recovery ekonomi dan proses pelembagaan politik, sangat mungkin disebabkan karena sikap para gerontokrat yang lamban dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang strategis.

Butuh kesadaran bersama

Bagaimana cara mencegah gerontokrasi? Menurut saya, yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menempatkan fungsi dan peran manusia dikaitkan dengan jenjang usianya.

Dalam perspektif peranan sosial, usia manusia bisa dipilah dalam sejumlah kategori: (1) usia 20-30 tahun merupakan proses pematangan diri; (2) usia 31-40 tahun merupakan proses pemantapan profesi dan kompetensi; (3) usia 41-55 tahun merupakan proses pengokohan peran-peran publik; dan (4) usia 56 tahun ke atas merupakan proses pengembangan kearifan.

Dengan melihat kategorisasi usia ini, mereka yang berusia 56 tahun ke atas akan lebih proporsional jika berperan sebagai guru bangsa, yang tidak lagi terkotak-kotak dalam beragam kepentingan politik kekuasaan. Sedangkan untuk kepemimpinan politik, akan lebih baik jika diserahkan kepada mereka yang berusia 31 hingga 55 tahun.

Untuk merealisasikan kesadaran ini, mengutip pendapat Budiman Sujatmiko, harus ada good will dari kaum tua dan strong will dari kaum muda untuk meyakinkan generasi tua.

Bercermin Founding Fathers

Masa lalu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijadikan cermin. Kalau kita cermati, umumnya para founding fathers negeri ini merupakan tokoh berusia muda. Soekarno menjadi Presiden dalam usia 44 tahun, Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden pada usia 43 tahun, Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri pada usia 42 tahun, bahkan Syahrir dan Syafrudin Prawiranegara sudah menjadi Perdana Menteri pada usia dibawah 40 tahun!

Artinya, sejak awal, negeri ini sudah punya tradisi kepemimpinan kaum muda. Berbeda dengan Amerika Serikat yang sarat dengan tradisi kepemimpinan kaum tua. Dari 43 presiden AS, umumnya berusia di atas 50 tahun dan tidak ada yang usianya dibawah 40 tahun. Mungkin hanya John F. Kennedy dan Bill Clinton yang menduduki kursi kepresidenan dalam usia relatif muda.

Dengan bercermin pada tradisi kepemimpinan founding fathers, kiranya cukup kuat alasan untuk mencegah munculnya gerontokrasi. Toh lengsernya para pemimpin tua bukan berarti sama dengan hilangnya peranan mereka. Seperti umumnya founding fathers yang tetap berkiprah setelah lengser dari panggung politik, para pemimpin tua sekarang pun masih bisa berperan sebagai guru bangsa. (Seputar Indonesia, 24/3/2007)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s