Mempertegas Identitas PAN


Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar Rakernas 1-3 Juni 2007 di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam momen sejarah yang penting ini barangkali perlu dibahas mengenai identitas PAN yang selama ini dinilai kurang tegas.

Pada dasarnya PAN  jelas merupakan partai nasionalis. Namun karena dalam pemilu lebih banyak dipilih oleh kalangan umat beragama, terutama Muhammadiyah, PAN sering menamakan dirinya sebagai partai nasionalis religius. Kondisi itulah yang kemudian memunculkan dua konsep yang membedakan antara asas dan dasar yang sejatinya tidak memiliki perbedaan makna signifikan. Dalam statute resmi, partai ini berdasarkan Pancasila (AD Bab II, Pasal 3 [1]), namun di ayat lain disebutkan juga berasaskan “Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam” (AD Bab II, Pasal 3 [2]).

Tak bisa dimungkiri bahwa pengertian Pancasila mengandung konotasi pluralisme sejalan dengan realitas obyektif bangsa Indonesia (mencakup di dalamnya semua keyakinan agama yang diakui di Indonesia). Sedangkan pengertian “agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam” berkonotasi pada keyakinan agama tertentu (Islam), karena sejuah ini hanya Islam yang secara eksplisit menegaskan diri sebagai agama yang rahmatan lil-‘alamin (membawa rahmat bagi sekalian alam).

Dengan rumusan ini,  banyak kalangan menilai identitas PAN tidak tegas: nasionalis bukan, agamis juga bukan. Padahal yang diinginkan PAN adalah mencakup kedua-duanya. Ya nasionalis, ya agamis. (Secara faktual, antara keduanya memang tak bisa dibedakan)

Masalahnya, menurut sejumlah hasil survai (yang memenuhi kriteria akademis) para pemilih PAN mayoritas berasal dari kalangan umat Islam, khususnya Muhammadiyah. Amat sedikit yang berasal dari warga NU dan non-muslim.

Realitas inilah yang membuat para analis politik menempatkan PAN sebagai partai Islam modernis, meskipun jelas asasnya Pancasila (bukan partai Islam). Bahkan ada yang menegaskan bahwa direkayasa dengan cara apa pun segmentasi pemilih PAN tidak akan lari dari Islam modernis. Bisa kita bayangkan, betapa sulitnya memenangkan PAN jika tidak mampu keluar dari belenggu segmentasi ini. Umat Islam memang mayoritas di negeri ini, tapi segmen Islam modernis hanya sebagian kecil saja dari seluruh umat Islam. Sementara di segmen ini, selain PAN, masih ada yang memilih PKS, PBB, bahkan tidak sedikit yang memilih Golkar, Partai Demokrat, dan PDIP.

Sebagai partai yang lahir dari semangat reformasi, mestinya PAN bisa meraih kursi lebih banyak dalam Pemilu. Karena mengapa partai ini diformat sebagai partai majemuk, tujuan utamanya untuk meraih suara mayoritas. Ada asumsi, karena Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat istiadat, maka partai majemuklah yang sesuai dengan karakter sosiokultural bangsa kita. Hal ini sudah dibuktikan oleh Golkar pada era Orde Baru dan era Reformasi, PNI pada era Demokrasi Liberal.

Tapi faktanya, PAN yang mengusung identitas kemajemukan itu tetap saja dipilih oleh mayoritas muslim modernis dan karenanya masuk dalam “kerangkeng” segmentasi politik Islam modernis. Identitas PAN terbukti belum mampu membawa partai ini menjadi pemenang Pemilu, dan belum bisa mengantarkan Amien Rais ke kursi kepresidenan.

Partai orang biasa?

Melihat kenyataan di atas, kiranya diperlukan terobosan untuk merealisasikan cita-cita reformasi politik PAN. Caranya, bukan dengan mengubah asas atau identitas yang menjadi rujukan dalam setiap langkah politik PAN. Identitasnya sudah cukup ideal. Yang diperlukan adalah bagaimana mengkontekstualisasikannya sesuai perkembangan zaman dan kondisi obyektif masyarakat yang menjadi tempat hidup dan berkembangnya PAN.

Apa yang dilakukan PAN selama ini mungkin pada batas-batas tertentu sudah melakukan kontekstualisasi, misalnya dengan memasukkan unsur-unsur budaya daerah dalam setiap kampanye PAN.      Namun harus jujur diakui, sejuah ini belum ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis bahwa upaya-upaya kontekstualisasi tersebut berkorelasi positif dengan peningkatan perolehan suara PAN.

Artinya, dibutuhkan terobosan kontekstualisasi yang lebih radikal. Pada periode kepemimpinan PAN pasca Kongres II (2005-2010), upaya-upaya radikal ini sudah dilakukan, misalnya dengan memperkenalkan semboyan “PAN partai orang biasa”. Semboyan ini bukan jargon kosong tanpa makna, melainkan sebagai hasil kajian reflektif terhadap berbagai kelemehan PAN di masa lalu.

Salah satu kelemahan PAN adalah bahwa, selama periode 1998-2005,  partai ini diidentikkan dengan para intelektual yang elitis. Untuk keperluan pengembangan konsep-konsep pembangunan bangsa ke depan, barangkali PAN memiliki kelebihan karena para aktivis dan pimpinannya terdiri dari para akademisi bergelar master dan doktor, bahkan tak sedikit yang bergelar profesor.

Namun untuk membesarkan partai, intelektualisme, apalagi yang elitis, tidak begitu berpengaruh, atau malah kurang menguntungkan karena hal itu bisa menjauhkan PAN dari “masyarakat kebanyakan”. Mereka yang merasa dirinya “biasa-biasa saja”, para medioker yang kurang pintar, atau menganggap diri kurang intelek, merasa tidak cocok dengan PAN. Padahal, mereka itulah mayoritas rakyat Indonesia.

Dengan demikian, semboyan “PAN partai orang biasa” terasa urgen untuk disosialisasikan guna mendekatkan atau bahkan meleburkan PAN ke dalam semangat hidup “masyarakat kebanyakan”. Meminjam modus eksistensi Eric Fromm, PAN harus “menjadi” mereka, bukan sekadar “memiliki” mereka.

Kontekstualisasi

Semboyan “PAN partai orang biasa” merupakan kebijakan nasional yang secara umum bisa dimanifestasikan dimana saja dan kapan saja. Untuk lebih mempertajam, pada tataran yang sangat praktis, semboyan ini perlu dibreakdown lebih lanjut ke dalam rumusan-rumusan strategi politik praktis yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan kata lain, identitas PAN, dalam tataran implementasinya bisa berbeda secara signifikan antara satu wilayah/daerah dengan yang lainnya. Implementasi identitas harus disesuaikan dengan karakter ideologi dan budaya masyarakat setempat.

Dengan alasan adanya kebutuhan lokal yang bisa berbeda dengan kebutuhan nasional (pusat), atau kebutuhan wilayah/daerah yang satu bisa berbeda dengan kebutuhan wilayah/daerah lainnya, maka disinilah perlunya kebijakan otonomi partai di tingkat lokal, terutama dalam kebijakan aktualisasi dan kontekstualisasi identitas PAN.

Pimpinan partai di tingkat lokal sayogianya diberi keleluasaan untuk mengaktualisasikan identitas PAN sesuai dengan konteks kebutuhan lokal tanpa dihantui oleh bayang-bayang sanksi indisipliner karena dianggap melanggar identitas partai. Dengan kebijakan strategis semacam ini, ada harapan PAN bisa lebih besar dan maju sesuai harapan. (Seputar Indonesia, 2/6/2007)

1 Komentar

  1. Artikel ok punya


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s