Makalah

Berpartai Tanpa Modal Sosial

Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Dalam bahasa Dwight Y King, partai politik merupakan institusi kunci bagi demokrasi[1]. Hal ini bisa dipahami karena pemilihan umum yang menjadi syarat utama terbangunnya rezim demokratis itu, tidak akan terselenggara tanpa adanya partai politik.

Sayangnya, partai politik yang seyogianya berfungsi sebagai penyalur aspirasi politik, sarana komunikasi dan sosialisasi politik, serta pengelola konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, belakangan ini justru berfungsi sebaliknya. Aspirasi masyarakat malah tersumbat karena afiliasinya terhadap partai politik. Hak berkomunikasi seorang warga masyarakat juga terhambat karena keaktifannya dalam partai politik, dan parahnya lagi, konflik malah semakin menguat dan meluas lantaran suburnya partai politik.

Karena berpartai dianggap sebagai keniscayaan berdemokrasi, banyak orang latah berpartai sehingga ketika diadakan penelusuran lebih mendalam terhadap alasan atau tujuan berpartai, tidak ditemukan jawaban yang benar-benar mendukung prasyarat demokrasi. Dalam sejumlah survai yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, pilihan responden terhadap partai politik, pada umumnya lebih didorong karena rasa kagum terhadap tokoh-tokoh tertentu yang memimpin partai atau tertarik pada program yang -padahal-kalau diuji di lapangan program yang dimaksud tak pernah direalisasikan.

Hanya sebagian kecil saja yang mengaku berpartai karena keterikatan pada ideologi atau visi politik tertentu. Yang lebih parah, masih ada kalangan yang berpartai karena ikut-ikutan: ikut tradisi orang tua, ikut tokoh panutan, atau bahkan sekedar ikut pacar. Seperti hendak memilih makanan, berpartai hanya  sekadar mengikuti selera yang sangat mungkin berbeda antara pagi, siang, dan malam.

Absennya alasan yang rasional dalam memilih partai membuat banyak kalangan mudah kecewa terhadap partai politik. Masih untung, jika pada saat kecewa pada partai tertentu, lantas mengalihkan pilihan pada partai lain. Yang menjadi persoalan, tak sedikit pula mereka yang kecewa terhadap partai yang didukung sebelumnya lantas mendirikan partai politik baru. Maka tak perlu heran jika semakin banyak orang kecewa, semakin banyak partai baru muncul.

Barangkali inilah aksioma politik yang kini berlaku di negeri ini. Partai baru, tak selamanya muncul karena kegagalan meraih electoral threshold dalam Pemilu 2004 lalu –yang kemudian mengubah nama menjadi partai baru– tapi juga karena kekecewaan[2]. Tanpa harus diuji secara akademis, fakta historis yang tergambar di hadapan kita telah membutikan kebenaran aksioma politik di atas.

Salahkah langkah mereka yang kecewa itu? Teori demokrasi memberikan jawaban, bahwa setiap warga negara –dengan alasan apa pun– punya hak membentuk partai politik, sebagaimana berhak mendirikan organisasi kemasyarakatan. Jadi secara legal-formal tak ada konstitusi yang dilanggar dalam proses pendirian partai politik baru.

Akankah partai-partai itu punya hak untuk ikut Pemilu atau tidak? Ada ketentuan yang mengaturnya, yakni Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Partai Politik yang rancangan revisinya kini masih menjadi perdebatan publik, terutama yang berkaitan dengan electoral threshold (ambang batas perolehan suara minimal) bagi sebuah partai untuk mengikuti Pemilu.

Tanpa modal sosial

Secara legal formal barangkali tak ada masalah dengan partai baru. Teori demokrasi dan hak asasi memberikan peluang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk berserikat dan berkumpul, kapan saja dan dimana saja, termasuk berkumpul untuk mendirikan partai baru.

Masalahnya, demokrasi membutuhkan substansi. Demokrasi substantive akan memperluas ide demokrasi di luar mekanisme formal[3]. Dengan kata lain, demokrasi tak hanya bertumpu pada tataran legal formal, melainkan juga pada nilai-nilai. Demokrasi bukan hanya diperlukan untuk mencapai tujuan, tapi juga untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan pada setiap proses politik yang berjalan. Demokrasi yang berjalan tanpa nilai terbukti hanya menumbuhkan kekecewaan di tengah-tengah masyarakat.

Demokrasi yang bernilai adalah yang dibangun di atas landasan konstitusional dan kultural sekaligus. Itulah sebab, mengapa dalam membangun demokrasi yang sesungguhnya dibutuhkan modal sosial yang memadai. Dari sejumlah rumusan mengenai modal sosial, setidaknya ada ada enam unsur pokok yang niscaya dalam modal sosial, yakni (1) adanya partisipasi dalam suatu jaringan; (2) adanya kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri;  (3) adanya rasa percaya atau rasa saling percaya antar individu dalam suatu kelompok; (4) adanya norma sosial atau sekumpulan aturan yang dipatuhi oleh setiap individu dalam kelompok; (5) adanya nilai-nilai; dan (6) adanya tindakan yang proaktif[4].

Dengan demikian, modal sosial hanya dapat dibangun ketika tiap individu belajar dan mau mempercayai individu lain sehingga mereka mau membuat komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Modal sosial merupakan faktor penting yang menentukan kuat tidaknya fondasi demokrasi yang dibangun[5]. Artinya, bisa dikatakan bahwa modal sosial menjadi faktor determinan yang menunjang kekokohan struktur bangunan demokrasi.

Menjamurnya partai baru yang berdiri di atas kekecewaan dan ketidakpercayaan pada institusi-institusi yang sudah ada bisa menjadi persoalan serius bagi masa depan demokrasi. Apalagi, jika institusi yang dimaksud adalah partai politik yang nota bene diyakini sebagai salah satu pilar demokrasi. Kalau pilarnya saja sudah rapuh, demokrasi macam apa yang hendak kita bangun di negeri ini.

Modal sosial hanya bisa dibangun dengan adanya rasa saling percaya, sementara partai-partai baru umumnya lahir karena ketidak percayaan pada pihak lain. Kalau kekecewaan itu muncul lantaran aspirasinya yang menyangkut nilai-nilai kebenaran tidak tersalurkan, barangkali masih bisa ditoleransi. Tapi jika kekecewaan itu muncul karena kalah berkompetisi, karena tidak mendapatkan jabatan atau kursi yang diinginkan? Tentu akan mudah ditebak, untuk apa partai-partai baru itu didirikan. Tanpa modal sosial yang memadai, partai politik hanya akan berfungsi sebagai batu loncatan kepentingan politik sesaat berupa kursi jabatan dan atau konpensasi dari sebuah kekalahan dari para pendirinya.

Tantangan demokratisasi

Setidaknya, ada tiga problem mendasar yang dihadapi partai politik yang dibangun tanpa modal sosial: Pertama, kerapuhan institusional. Hal ini terjadi karena proses berdirinya yang lebih disebabkan karena kekecewaan dan kekalahan dalam berkompetisi daripada atas dasar keinginan objektif  dan pertimbangan rasional.

Kedua, kekaburan landasan ideologis. Kalau kita cermati secara saksama, partai-partai yang mengalami proses pemecahan diri itu sejatinya masih memiliki ideologi yang sama (antara partai asal dengan yang baru). Apa yang membedakan PDIP dengan PDP, antara PKB dan PKNU, atau antara PPP dan PBR? Kalau pun ada perbedaan, lebih pada tataran klaim-klaim kebenaran yang berasal dari perbedaan interpretasi, interes, dan kecenderungan dari masing-masing tokohnya, bukan pada substansi.

Ketiga, terkait dengan pencitraan. Di mata publik, citra partai baru sebagai pemenuhan hasrat politik lebih menonjol daripada sebagai koreksi atas kesalahan partai sebelumnya. Apalagi, alasan mengoreksi tidak cukup kuat untuk meninggalkan yang lama dan mendirikan yang baru. Sekadar contoh, alasan berdirinya PDP (dari PDIP) jelas berbeda dengan alasan berdirinya PDIP (dari PDI). PDIP berdiri sebagai koreksi total terhadap PDI yang telah dijadikan “tanaman bonsai” oleh rezim Orde Baru.

Dengan ketiga problem di atas, bermunculannya partai-partai tanpa modal sosial yang memadai akan menjadi tantangan tersendiri bagi demokratisasi di negeri ini, di samping masih kuatnya budaya feodalistik (bermodal politik karena warisan), maraknya korupsi, banyaknya pelanggaran hak asasi (HAM), dan masih lemahnya penegakkan hukum.

Bermunculannya partai-partai tanpa modal sosial bisa dipastikan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemungkinan semakin buruknya citra partai di mata publik. Buruknya citra partai akan berimplikasi pada semakin tidak mudahnya membangun demokratisasi.

Memperketat persyaratan

Demokrasi membutuhkan penataan, itulah yang disebut para teoritisi demokratisasi seperti Samuel Huntington, Larry Diamond, Guillermo Donnel dan Philippe Schmitter, sebagai proses lanjutan dari transisi demokrasi. Dalam bahasa Robert A. Dahl, bagi negara yang baru menjadi demokratis, tantangannya adalah apakah dan bagaimanakahpraktik dan lembaga demokratis yang baru itu dapat diperkuat, atau, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar politik, dikonsolidasikan, sehingga dapat bertahan terhadap ujian waktu, konflik politik, dan krisis[6].

Tanpa penataan atau dikonsolidasikan, bukan tidak mungkin negeri ini akan terjebak pada dua kemungkinan yang sama-sama buruk: (1) transisi yang permanen (permanent transition), atau bahkan anarki yang berkepanjangan (sustainable anarchy); dan (2) kembalinya sistem lama yang antidemokrasi. Dua kemungkinan buruk ini sekarang tengah mengancam proses demokratisasi di negeri ini. Untuk mencegahnya diperlukan aturan main yang memadai untuk menjamin berlangsungnya penataan demokrasi. Salah satunya adalah dengan memperketat persyaratan berdirinya partai politik.

Masalahnya banyak kalangan yang menganggap ketatnya persyaratan  sebagai upaya untuk mendistorsi demokrasi, menghambat kebebasan, dan mengeliminasi hak asasi. Penetapan electoral threshold misalnya, dianggap sebagai upaya membunuh partai-partai kecil. Begitu pun keharusan adanya kelengkapan infrastruktur partai.

Padahal, baik electoral threshold maupun infrastruktur partai hanya sekadar syarat untuk mengikuti pemilihan umum bukan untuk meniadakan partai. Sekecil apa pun dukungan dan infrastruktur partai tidak harus menyebabkan kematian partai itu. Ia masih tetap dianggap eksis sebagai institusi politik. Namun, untuk menjadi partai yang punya hak mengikuti pemilihan umum, setiap partai diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tentu, persyaratan-persyaratan yang dimaksud harus disusun berdasarkan mekanisme demokrasi, yakni melalui proses politik di lembaga yang dianggap absah mewakili rakyat. Proses inilah yang kita sebut sebagai institusionalisasi demokrasi.

Sejatinya, kalau kita mau konsisten dengan proses institusionalisasi demokrasi, partai-partai yang sudah ada sekarang ini sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan fragmentasi politik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya malah ada yang tumpang tindih secara ideologis, tujuan, dan program-program yang ditawarkan.

Masih adanya kesamaan ideologi dan program dari sejumlah partai politik di negeri ini merupakan bukti tak terbantahkan adanya kecenderungan yang kuat minusnya modal sosial. Maka wajar belaka jika muncul anggapan bahwa semakian banyak partai akan semakin membuka peluang konflik di tengah-tengah masyarakat, baik secara vertikal maupun horisontal. Pada saat pemilu tiba, banyaknya partai yang “serupa tapi tak sama” itu juga akan semakin membingungkan masyarakat. Lantas untuk apa lagi menambah partai baru, jika hanya akan menimbulkan konflik dan membingungkan masyarakat?

Saya kira, di sinilah perlunya kita memperketat persyaratan berdirinya partai politik, tujuan utamanya untuk mencegah semakin berkembangnya asumsi-asumsi negataif mengenai partai politik. Akan sangat berbahaya jika asumsi-asumsi negatif ini kemudian mengkristal menjadi sikap apriori terhad partai politik. Apriori terhadap partai politik akan menjadi hambatan utama bagi kelangsungan proses demokratisasi


[1] Kompas, 12/6/2001.

[2] Sekadar contoh, coba kita perhatikan, lantaran kecewa pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Roy BB Janis cs melahirkan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); kecewa pada Partai Demokrat, Sys NS melahirkan Partai Negara Kesatuan Republik Indonesia (PNKRI); Kecewa pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), muncul PKB tandingan yang kini bermetamorfosis menjadi Partai Kebangkitan Nasionalis Ulama (PKNU); Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) yang kecewa pada Partai Amanat Nasional (PAN) mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB).

[3] Jeff Haynes, Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga, Jakarta, yayasan Obor Indonesia, 2000, hal. 146

[4] Jousairi Hasbullah, Social Kapital, (Menuju Keunggulan Budaya manusia Indonesia), Jakarta, MR-United Press, 2006, hal. 9-16

[5] Ibid, hal. 47

[6] Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hal. 3

7 Komentar

  1. Sedikit banyak Saya setuju pandangan anda. Namun Bila kita mau jujur Partai bukan lagi media aspirasi bagi rakyat. Partai kini menjadi alat politik bagi sekelompok politikus untuk mencapai tujuan untuk kepentingan sesaat saja. Jadi Wajar.

  2. Assalamualaikum bapak,
    ini anak buah bapak di pt.
    Terus terang saya kurang nyambung mngkn wawasan sy kurang dan bkn bidang saya tp…….
    Tulisan bapak sangat bagus dan kritis,so maju terus and built new create
    perjuangkan nasib rakyat lewat jalurmu,
    Moving up,so luckyly,
    Allahu akbar|||
    Wasalamualaikum wr.wb.

  3. Pemaparan anda sangat bagus dengan berbagai pisau analisis, tapi anda sebagai pemikir tidak menawarkan kontruksi yang baru untuk keluar dari dialektika konflik yang sekarang ada di depan mata, yakni kontruksi demokratisasi yg sesuai dg kutur masyarakat indonesia .

  4. saya salut dengan tulisan bapak yang cukup Krits, obyektif dalam melihat fenomena kepartaian indonesia.
    saya juga melihat partai politik sebagai institusi politik yang lahir dari kelamin demokrarsi, bahwa keberadaannya tidak ubahnya sebagai institusi yang dijadikan alat politik bagi kaum elite-elite yang menghambakan diri pada kekuasaan politik. sehingga fungsi dan tujuan partai politik sebagai corong rakyat menjadi terlupakan.
    bukan tidak salah. penelitian akhir-akhir ini menunjukkan rasa apatisme masyarakat terhadap partai politik. salah satu kekecewaan masyarakat adalah gagalnya partai politik dalam mengagregasikan aspirasi konstituenya, namum hanya berupa janji bohong belaka. konsekuensi logis atas itu adalah tingginya anggka Golput di beberapa PILKADA selama tahun 2008.
    jadi, kegagalan atau terlalu lamanya proses transisi demokrasi di negeri ini, karena di tikam oleh anak kandung demokrasi itu sendiri (partai politik), ini tragedi demokrasi pak… !!!

    mengenai gagasan bapak tentang terlalu bayaknya partai dan itu tidak sehat dalam membangun iklim demokrasi. itu juga lebih baik, tapi yang yang harus diciptaka partai politik hari ini adalah mengebalilaka fungsi partai politik yaitu komiikasi politik, agregasi kepentingan masyarakat, pendidika politik, yang teraktualisasi dalam proses kaderisasi yang matang. kalau itu mampu di ciptakan maka kemudian “politik pengabdian” pada rakyat dan bagsa menjadi nyata,

  5. salam

  6. KEren..

  7. makalah kan harus isi bab!


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 5.788 pengikut lainnya.