Menurut rumors yang beredar, memang ada beberapa calon menteri yang tak lulus uji kesehatan. Konon,  di antara yang tak lulus itu ada nama Nila Moeloek. Untuk menteri-menteri yang lain mungkin masih bisa ditoleransi tapi tidak untuk menkes. Bagaimana mungkin tugas-tugas berat di bidang kesehatan akan ditangani oleh seseorang yang secara fisik ternyata kurang sehat.

Betulkah rumors itu? Secara tegas Nila membantahnya seraya menyatakan legawa.  Apa pun alasannya, pergantian Nila Moeloek patut menjadi pelajaran bagi menteri-menteri yang lain, bahwa jika dianggap tak layak, presiden sebagai pemegang hak prerogatif bisa mengganti menteri kapan saja. Ketidaklayakan seorang menteri tak hanya dilihat dari faktor fisik (yang tidak sehat) tapi juga dari kompetensi dan kinerja.

Banyak kalangan menilai, ada sejumlah menteri-menteri KIB II yang tak memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh karena itu, KIB II kurang layak disebut sebagai zaken kabinet tau kabinet ahli. KIB II lebih tepat disebut sebagai “seken” kabinet, artinya bisa kabinet keduanya SBY, atau bisa juga berarti kabinet kelas dua. Menurut penilaian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagaimana yang disampaikan Yuddy Chrisnandi, KIB II kalah kualitas (kalah kelas) dibanding KIB I.

Menepis dikotomi

Lebih dari 50% KIB II berasal dari partai-partai koalisi, bahkan termasuk dari Partai Golkar yang pada saat pemilu presiden (pilpres) lalu jelas-jelas tidak mendukung pasangan SBY-Boediono. Melihat kenyataan demikian, kiranya wajar jika banyak kalangan meragukan kemampuan (profesionalisme) KIB II.

Keraguan itu sangat masuk akal, tapi jangan lupa, berkaca dari pengalaman selama ini, kaum profesional (para teknokrat) ternyata tidak menjadi jaminan kesuksesan dalam mengemban tugas-tugas kementerian, dan para profesional juga bukan jaminan untuk bisa selamat dari godaan korupsi yang menjadi keharusan dalam membangun pemerintahan yang bersih.

Oleh karena itu, menurut penulis, mendikotomikan antara menteri profesional dengan menteri yang berasal dari partai sama sekali tidak produktif. Kemungkinan keduanya untuk sukses atau tidak sukses sama saja. Coba perhatikan, berapa banyak pejabat pejabat publik yang terseret kasus korupsi ternyata berasal dari kalangan peofesional atau bahkan dari kalangan akademisi.

Sebagai jabatan politik, kementerian memang membutuhkan kualifikasi yang memadai (kompetensi). Asumsinya, dengan kompetensi, tugas-tugas kementerian akan mudah ditangani atau dieksekusi. Tapi, menurut saya, ada yang lebih penting dari kompetensi adalah kejujuran dan keterpanggilan. Dalam hal kurangnya kompetensi bisa diatasi dengan belajar, atau dengan merekrut tenaga ahli, tapi kalau yang kurang adalah kejujuran dan keterpanggilan untuk menjalankan tugas demi bangsa dan negara, pasti akan lebih sulit diatasi. Kata orang bijak, “kurang ilmu bisa dipelajari, kurang pengalaman bisa dicari, tapi kurang jujur susah diobati.”

Kemampuan manajerial

Selain kejujuran dan keterpanggilan, kesuksesan seorang menteri juga sangat dipengaruhi kemampuan manajerial. Meskipun banyak yang meragukan kemampuan Hatta Radjasa sebagai Menko Perekonomian tapi mengapa Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN ini dipilih? Apakah SBY ingin melakukan semacam “dejavu” sebagaimana 2004 pada saat menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Menko Perekonomian dalam KIB I yang kemudian digeser di tengah jalan?

Saya kira tak mungkin SBY melakukan tindakan senaif itu. Mengapa Hatta dipilih, alasan yang paling utama, barangkali karena kemampuan manajerialnya yang sudah terbukti pada saat menjadi Mensesneg, Menhub, atau Menristek. Memimpin kementerian tak hanya untuk menjalankan tugas-tugas yang terkait portofolio, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengelola sumberdaya manusia (SDM) yang ada di kementeriannya serta bagaimana membangun sinergi dengan kementerian atau lembaga-lembaga negara yang lainnya.

Ketrampilan mengelola SDM dan membangun sinergi antar kementerian inilah mungkin kurang dimiliki para kaum profesional dan akademisi. Para aktivis partai, disebabkan karena pengalamannya memimpin, punya potensi lebih baik dalam hal manajerial serta membangun relasi dan keserasian. Di sinilah saya kira kelebihan Hatta Radjasa. Dalam menjalankan tugas-tugasnya ia lebih banyak memanage dan mengkoordinasikan menteri-menteri bidang ekonomi. Sedangkan untuk tugas-tugas yang bersifat teknis akan dilaksanakan sendiri oleh menteri-menteri teknis terkait.

Mekanisme kontrol

Bagaimana pun performanya, KIB II telah dibentuk dan dilantik oleh Presiden SBY. Wajar jika masih banyak yang meragukan karena memang mereka, para menteri KIB II, adalah manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana agar semua menteri itu bisa bekerja maksimal untuk rakyat, bukan untuk partai, golongan, apalagi untuk kepentingan pribadi.

Olehkarenanya yang dibutuhkan KIB II adalah kontrol publik baik yang secara terlembaga melalui MPR/DPR yang dilakukan oleh anggota legislatif, atau yang secara informal oleh seluruh komponen masyarakat sebagai civil society. Dengan kontrol yang memadai dari publik besar harapan kita akan kesuksesan KIB II.

Kepada para mahasiswa itu saya mohon maaf. Menurut saya, dari mana pun asalnya daerah seorang menteri, dari Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, atau dari salah satu pulau terpencil dan terluar sekali pun, seperti pulau Miangas misalnya, tak ada masalah.

Dari mana asalnya organisasi seorang menteri, dari LSM, ormas, organisasi profesi, atau dari parpol, menurut saya tak ada masalah. Kecuali kalau ternyata ada menteri yang berasal dari organisasi pemuja setan, barangkali perlu kita masalahkan. Tapi yakinlah, para menteri KIB II tak ada yang berasal dari organisasi semacam itu.

Seorang menteri, dari mana pun asalnya, layak kita persoalkan, bila ternyata tak punya loyalitas pada negara. Atau loyalitas pada negara terkalahkan oleh loyalitasnya pada daerah atau pada kelompok kepentingan darimana ia berasal.

Oleh karena itu, menurut saya, tak perlulah kita terlalu mempersoalkan apakah menteri itu berasal dari parpol, dari birokrat (jabatan karir) atau dari kaum profesional. Dari mana pun asalnya, pasti punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Karena mereka semua manusia biasa, bukan malaikat.

Memang, tak bisa dimungkiri, yang berasal dari parpol memiliki kecenderungan lebih besar untuk tetap loyal pada partainya, karena terikat dengan “penugasan” dari partai, ada faktor imbal/balas jasa. Politik balas jasa inilah yang harus dipotong. Caranya dengan perjanjian/kontrak politik. Sayangnya “kontrak kinerja” dan “fakta integritas” yang ditandatangani setiap calon menteri pada saat dipanggil di Cikeas tidak secara tegas mengatur soal ini. Padahal, loyalitas adalah syarat utama bagi seorang menteri, terutama menteri-menteri yang berasal dari parpol.

Bagaimana loyalitas aktivis parpol pada negara ada contoh yang layak dipedomani, yakni ungkapan yang sangat terkenal dari Manuel L. Quezon, presiden pertama Filipina persemakmuran (sebelum menjadi Republik Filipina), yakni, “my loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins.” Mengingat pentingnya loyalitas ini, pada saat dilantik menjadi Presiden AS ke-35, 20 Januari 1961, John F. Kennedy juga menyampaikan hal yang serupa.

Artinya, pada saat diangkat menjadi menteri, kader parpol harus mengakhiri loyalitasnya pada partai. Salah satu cara untuk menumbuhkan loyalitas ini, SBY seyogianya mengajukan syarat kepada setiap kader partai agar melepas jabatan kepartaian pada saat dipilih menjadi menteri. Itu yang pertama.

Kedua, ketaatan pada konstitusi dilandasi oleh kepentingan bersama, kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Mengapa citra partai kurang manis di mata masyarakat? Antara lain karena elite partai dianggap paling rentan terhadap jebakan kepentingan pribadi dan golongan.

Ketiga, yang paling penting, kader partai yang menjadi menteri harus sadar bahwa dirinya berada dalam sistem presidensial, bukan parlementer. Artinya, apa pun yang ia lakukan dalam konteks menjalankan tugas-tugas sebagai menteri, harus menjadi bagian dari “orchestra” pemerintahan yang ada, bukan atas dasar kerpentingan partainya.

Terkait dengan system presidensial ini, konsekuensinya seorang menteri harus rela diganti jika presiden menganggapnya gagal menjalankan tugas. Sebaliknya presiden berhak mengklaim atas keberhasilan dari tugas-tugas yang diembannya.

Konsekuensi lain dari presidensialisme, setiap kader partai yang menjadi menteri seyogianya tidak mengincar kursi kepresidenan pada pemilu berikutnya. Ambisi menteri menjadi presiden akan merusak keharmonisan hubungan antara presiden dengan menterinya. Kalau berambisi menjadi presiden, saran saya, sebaiknya memimpin partai saja dulu, tebar pesonalah disitu, dan raih dukungan publik seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya.

Kalau mau jadi presiden, beriklanlah dengan uang sendiri, jangan beriklan mengatasnamakan kementerian yang didudukinya dengan menghabiskan uang rakyat. Percaya sama saya, iklan semacam ini akan kontraproduktif. Yang akan didapatkan bukan rasa simpati apalagi pesona, tapi rasa benci dan cacimaki…

Ada empat hal yang paling pokok dalam audisi, pertama soal kecocokan peran (performance). Seperti calon penyanyi atau pemain film, seorang calon menteri harus bisa memerankan diri sesuai jabatan yang akan didudukinya. Untuk peran menteri agama misalnya, minimal ia harus fasih mengucapkan salam, tak hanya assalamu’alaikum, tapi juga salam dari semua agama yang ada di Indonesia. Jadi, selain perlunya keahlian sesuai bidang (tugas-tugas) yang akan diemban, juga perlu adanya kepantasan peran.

Kedua, soal pemahaman naskah skenario, atau partitur.  Dalam kabinet naskah skenario atau partiturnya adalah program-program pemerintahan SBY selama minimal lima tahun ke depan. Seorang menteri yang tidak mampu memahami program-program SBY sama seperti seorang permain film atau pesinetron yang tidak tahu sekenario yang harus dimainkan, atau seperti pemain musik yang tidak bisa membaca partitur, atau lebih parah lagi seperti penyanyi yang tidak hapal lagu yang akan dinyanyikan.

Ketiga, soal keserasian. Kementerian bukan tugas yang otonom, berdiri sendiri, melainkan berada dalam satu kesatuan (kabinet). Oleh karena itu, selain keahlian, yang juga penting adalah kemampuan menyelaraskan tugasnya dengan tugas-tugas kementerian yang lain. Ibarat penyanyi, kabinet adalah paduan suara, bukan penyanyi solo. Ibarat pemain musik, kabinet adalah orkestra, bukan pemain organ tunggal.

Keempat, yang tidak kalah penting adalah soal ketaatan pada konduktor, pada sutradara. Dalam kabinet presidensiil, yang menjadi konduktor atau sutradara adalah presiden. Di sinilah salah satu fungsi hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan atau memberhentikan menteri-menteri.

Sadar Posisi

Selain untuk menekankan keempat hal di atas, proses audisi membuktikan bahwa presiden SBY kali ini jauh lebih percaya diri dibandingkan pada saat terpilih lima tahun yang lalu. Penyebabnya karena Partai Demokrat yang bertengger di urutan teratas dalam pemilu legislatif, kemenangan di atas 60% yang diraih SBY dalam pilpres, dan kemungkinan bergabungnya PDIP dan Partai Golkar dalam koalisi pemerintahan.

Dengan kekuatan legitimasi politik  yang sedemikian besar, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya, anggota kabinet yang dipilih presiden harus benar-benar  sadar posisi, sadar bahwa nasib dirinya tergantung sepenuhnya pada presiden.

Maka sungguh aneh jika ada partai politik yang mencoba mendesak-desak presiden agar kadernya masuk dalam jajaran kabinet, atau bahkan mempeta-kompli dengan menentukan jumlah dan tokoh-tokoh yang harus diterima presiden. Sebenarnya, tanpa didesak atau dipeta-kompli, presiden sudah pasti akan memperhatikan aspirasi partai politik karena bagaimana pun yang mencalonkan presiden adalah koalisi partai-partai,

Syarat Kader Partai

Pada dasarnya, anggota kabinet yang berasal dari kader partai bukan berarti tidak profesional karena ukuran profesesionalisme terkait dengan kompetensi dan kinerja. Yang disangsikan dari kader partai biasanya soal loyalitas. Oleh karena itu, selain kompetensi (profesional), bersih (tidak tercela), jujur (tidak mengkhianati amanat rakyat), dan penuh dedikasi (mau bekerja keras), syarat yang harus dipenuhi calon menteri dari kader partai adalah memiliki loyalitas penuh pada negara, bukan pada partainya. Itu yang pertama

Kedua, memiliki ketaatan pada konstitusi. Mengapa citra partai kurang manis di mata masyarakat? Antara lain karena elite partai dianggap paling lemah dalam hal menegakkan konstitusi. Ungkapan “kau yang memulai, kau yang mengakhiri” amat lekat dengan elite-elite partai karena mereka dianggap begitu mudah membuat undang-undang –melalui lembaga legislatif, tapi begitu mudah pula melanggarnya, atau menggantinya dengan ketentuan baru disesuaikan dengan keinginan mereka.

Sejauh mana kertaatan kader partai pada konstitusi bisa dilacak dari rekam jejaknya. Misalnya pada saat memimpin partai. Kader partai yang memiliki rekam jejak kurang taat pada aturan partainya, punya potensi besar untuk melanggar konstitusi. Rumusnya sederhana, ketaatan pada aturan main partai bagi kader partai adalah  modal utama bagi ketaatannya pada konstitusi negara.

Ketiga, yang paling penting, kader partai yang menjadi menteri harus sadar bahwa dirinya berada dalam sistem presidensial. Artinya, apa pun yang ia lakukan dalam konteks menjalankan tugas-tugas sebagai menteri, harus menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang ada.

Sukses atau gagalnya seorang menteri akan mempengaruhi kinerja kepresidenan secara umum. Olehkarenanya seorang menteri harus rela diganti jika presiden menganggapnya gagal menjalankan tugas. Sebaliknya presiden berhak mengklaim atas keberhasilan dari tugas-tugas yang diembannya. Itulah konsekuensi dari presidensialisme.

Konsekuensi lain dari presidensialisme, setiap kader partai yang menjadi menteri seyogianya tidak mengincar kursi kepresidenan pada pemilu berikutnya. Ambisi menteri menjadi presiden akan merusak keharmonisan hubungan antara presiden dengan menterinya. Maka pilihan SBY terhadap Boediono sebagai wapres menjadi penting untuk mencegah kemungkinan ini.

Mengapa publik, misalnya, tidak begitu respek pada klaim-klaim keberhasilan Jusuf Kalla pada saat kampanye pilpres lalu?  Antara lain karena publik melihat keberhasilan itu –dalam kerangka presidensialisme—hanya presiden yang berhak mengklaimnya, meskipun mungkin pada dasarnya klaim Jusuf Kalla itu benar,

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, besar harapan kita, centang perenang kabinet yang kerap terjadi pada periode-perode sebelumnya tidak terulang lagi pada periode SBY-Boediono (Media Indonesia, 21/10/09)

Tapi sebenarnya bukan soal uang itu yang membuat kemenangan Ical menjadi mahal. Secara politik kemenangannya berimplikasi serius bagi masa depan demokratisasi di tanah air yang sudah berjalan sejak 1998. Kemenangan Ical dipastikan akan semakin memperlemah posisi parlemen (legislatif) di hadapan presiden (eksekutif).

Sejak awal pencalonan dirinya, Ical, yang didukung penuh antara lain oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dan mantan Ketua DPR Agung Laksono, sudah menegaskan akan tetap berkoalisi dengan pemerintah. Kemenangan Ical, dengan demikian, semakin kuat mengonfirmasi bahwa Golkar dari sejak berdirinya, 20 Oktober 1964, menjadi bagian dari kekuasaan. Golkar belum beranjak dari posisinya sebagai the ruler’s party (partainya pemerintah)

Kembali ke paradigma lama

Sejak dulu, sebagaimana dalam hasil kajian Leo Suyadinata (1992), banyak pengamat politik yang meragukan bahwa Golkar bisa bertahan tanpa dukungan kekuasaan (waktu itu Presiden Soeharto). Keraguan itu semakin terbukti pada saat Soeharto jatuh, perolehan suara Golkar pada pemilu 1999 langsung  merosot tajam dikalahkan PDIP (dulu PDI) yang sebelumnya termarjinalkan karena dimusuhi Soeharto.

Namun keraguan publik mulai sedikit hilang pada saat Akbar Tandjung mampu mengangkat pamor partai yang dipimpinnya dengan paradigma baru. Inilah yang agak mengherankan, mengapa Akbar Tandjung yang menggagas paradigma baru dan terbukti mampu menaikkan suara Partai Golkar pada Pemilu 2004 justru berdiri tegak dan gigih mengampanyekan Ical. Padahal menurut paradigma baru, Partai Golkar harus menjadi kekuatan politik yang independen dan menjadi the rulling party (partai yang memerintah), bukan the ruler’s party. Kemenangan Ical menunjukkan Golkar kembali ke paradigma lama.

Memperlemah parlemen

Seperti disinggung di awal, kemenangan Ical akan memperlemah posisi parlemen di hadapan pemerintah. Setelah Ketua Dewan Pertimbangan PDIP, Taufiq Kiemas, terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang didukung penuh Partai Demokrat, harapan tampilnya partai oposisi pasca Pemilu 2009 hanya ada pada Partai Golkar.

Harapan itu muncul karena salah satu kandidat kuat Ketua Umum Partai Golkar, Surya Paloh, akan menjadikan partai peninggalan rezim Orde Baru sebagai partai independen yang berdiri sejajar dengan pemerintah. Harapan itu musnah sudah setelah Surya Paloh kalah.

Kemenangan Kiemas memimpin MPR mengubah PDIP dari oposisi kritis menjadi anak manis. Kemenangan Ical memimpin Partai Golkar menjadikan partai runner up Pemilu 2009 ini tetap menjadi bagian dari pemerintah. Suatu kondisi yang akan semakin memperlemah posisi parlemen. Jika Partai Gerindra dan Partai Hanura juga ikut berkoalisi dengan pemerintah maka habislah sudah parlemen, karena 100% dari 560 anggota DPR yang terpilih dalam pemilu legislatif lalu akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Kepercayaan publik terhadap fungsi dan peranan DPR baru akan semakin melemah.

Menyuburkan ekstra-parlemen

Jika kebijakan-kebijakan  politik yang ditempuh pemerintah sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat, tentu tak ada masalah dengan dukungan DPR. Dengan mendukung pemerintah berarti aspirasi DPR sejalan dengan aspirasi rakyat. Masalahnya, mungkinkah sepanjang lima tahun ke depan semua kebijakan pemerintah sesuai aspirasi rakyat? Pasti tidak.

Dengan begitu, konsekuensi lain dari kemenangan Ical adalah akan menyuburkan kembali gerakan ekstra-parlemen yang belakangan ini meredup karena kehilangan isu-isu strategis. Gerakan ekstra-parlementer akan kembali menemukan isu strategis saat lembaga legislatif gagal (mandul) terutama dalam melakukan fungsi kontrolnya terhadap kekuasaan.

Konsekuensi dari suburnya gerakan ekstra-parlemen akan menjadi ancaman serius bagi proses konsolidasi demokrasi yang menurut Samuel Huntington meniscayakan kontrol terhadap kekuasaan tetap dalam koridor lembaga-lembaga politik resmi hasil pemilu yang adil dan berkala. Dengan demikian, ancaman terjadinya proses transisi demokrasi berkepanjangan yang menurut kajian Philippe C. Schmitter dan Guillermo O’Donnell (1993) lumrah terjadi di negara-negara dunia ketiga juga akan semakin nyata.

Untuk menhambat ancaman ini menjadi kenyataan, dibutuhkan kesadaran kolektif. Bagi pejabat eksekutif agar tetap berkomitmen menjalankan kebijakan-kebijakan politik pro-rakyat. Dan bagi anggota legislatif agar tetap berpegang teguh pada fungsi dan peranannya sebagai lembaga yang secara konstitusional mewakili rakyat, bukan mewakili kepentingan partai.

Sementara itu, ada antusiasme dan pekik takbir dikumandangkan masyarakat pada saat menyambut kedatangan jenazah Air Setiawan dan Eko Joko Sarjono (dua teroris yang ditembak Tim Detasemen Khusus 88 dalam operasi di Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat). Di depan rumah Eko bahkan terpasang sepanduk bertuliskan “Selamat Datang Pahlawan Islam”. Seolah mengonfirmasi kebenaran isi spanduk itu, pengasuh pondok pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo Abu Bakar Ba’asyir mengatakan, insya Allah Eko mujahid. Artinya, Ba’asyir menganggap Eko adalah pejuang Islam.

Fenomena di atas membuktikan masih terdapat masalah yang cukup krusial dalam upaya pemberantasan terorisme, antara lain menyangkut soal definisi dan persepsi mengenai jihad dan terorisme. Ada kalangan yang secara tegas menolak anggapan teroris sebagai mejahid (orang yang berjihad di jalan Allah), tapi ada pula yang menganggap sebaliknya. Fakta ini tak bisa kita tutup-tutupi.

Secara definitif, apa dan bagaimana jihad dalam Islam sebenarnya tidak mengandung pertentangan yang tajam. Pada umumnya ulama dari kalangan mana pun setuju bahwa jihad berarti berperang di jalan Allah. Dan, berperang di jalan Allah itu sinonim dengan berperang untuk keadilan (justice).

Definisi tersebut diambil dari penegasan al-Quran: perangilah mereka sehingga tidak ada lagi penindasan, dan yang ada hanya keadilan dan keimanan kepada allah (QS, 2:193) Seluruhnya dan dimana saja (QS, 8:39). Dan kenapa kamu tidak berperang di jalan Allah. Dan untuk mereka yang lemah laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berkata “Tuhan, keluarkanlah kami dari kota ini yang penduduknya zalim; dan berilah kami dari pihak-Mu orang yang dapat menjadi pelindung, dan berilah kami dari pihak-Mu penolong.” (QS, 4:75).

Dengan demikian, makna jihad yang relatif disepakati adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk melawan penindasan, kezaliman, dan ketidakadilan –kapan pun dan dimana pun—dami membela/melindungi orang-orang yang tertindas –siapa pun mereka (Chaiwat Satha Anand, dalam Islam tanpa Kekerasan, 1998:12).

Islam Radikal Vs Islam Moderat

Pertentangan tajam terjadi pada saat, pertama, bagaimana cara mengimplementasikan jihad, dan kedua, pada situasi seperti apa seseorang atau suatu masyarakat bisa dianggap tertindas dan terzalimi.

Di kalangan umumnya gerakan Islam Salafi Radikal, jihad harus diimplementasikan dengan jalan perang, baik secara terbuka maupun dengan tak-tik gerilya. Implementasi semacam ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang menegaskan, apabila di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan, apabila tidak mampu (dengan tangan) dengan lisan, apabila tidak mampu (dengan lisan) dengan hati.

Makna “tangan” disepakati bermakna kekuatan, yang menurut aktivis gerakan Islam Salafi Radikal berarti kekuatan senjata, artinya melalui jalan perang. Dan, dalam situasi apa pun perang bisa dilakukan, meskipun dengan tak-tik yang berbeda. Bagi mereka, teror merupakan bagian dari tak-tik perang (gerilya).

Bagi kalangan aktivis gerakan Islam Moderat, jihad tidak harus diimplementasikan dengan perang. Makna “tangan” dalam hadits Rasulullah SAW di atas berarti kekuatan teknologi yang tak identik dengan senjata. Kalau pun harus dilakukan dengan mengangkat senjata (perang) tak bisa dilakukan dengan semena-mena. Aksi teror yang bisa membunuh siapa pun tanpa kecuali jelas bertentangan dengan etika berperang dalam Islam. Itu yang pertama.

Kedua, tentang persepsi masyarakat tertindas dan terzalimi. Bagi aktivis gerakan Islam radikal, situasi Indonesia sekarang ini (sebagaimana masyarakat Muslim pada umumnya) berada dalam situasi tertindas dan atau diperlakukan secara tidak adil. Masyarakat Muslim ditindas dan dizalimi oleh Barat yang diwakili rezim Amerika Serikat beserta para sekutunya.

Sementara bagi aktivis gerakan Islam Moderat, masyarakat Muslim sekarang ini tidak mengalami penindasan, malah berada pada situasi yang mengarah pada kebangkitan kembali (renaissance), bahkan suasana kebangkitan itu terjadi pula di Amerika Serikat  sebagaimana diakui Syamsi Ali, warga negara RI yang bermukim di AS dan menjadi imam besar Masjid New York. Uniknya, pesatnya perkembangan Islam di AS justeru terjadi pasca tragedi 11 September 2001 yang dianggap sangat mendiskreditkan Islam.

Karena itulah, umumnya aktivis gerakan Islam Moderat tidak percaya dengan aksioma “Benturan Peradaban” yang dikampanyekan Samuel Huntington yang secara jelas menggambarkan “benturan” Islam versus Barat.

Kalau pun ada situasi ketertindasan dan ketidakadilan pada saat ini maka siatuasi itu tak ada kaitan dengan agama tertentu. Artinya, objek ketertindasan dan ketidakadilan bisa menimpa siapa pun, begitu pun subjeknya, bisa dilakukan siapa saja. Cara menanggulanginya, yang paling efektif adalah dengan mereduksi kesenjangan sosial dan penagakkan hukum.

Etika Berperang

Meskipun aktivis gerakan Islam Moderat memaknai jihad bukan sebagai perang, bukan berarti dalam Islam tidak boleh berperang (qital). Pada situasi konflik terbuka perang bisa dilakukan, terutama pada situasi diserang seperti yang dilakukan Muslim Irak dan Afghanistan pada saat diinvasi tentara AS dan sekutunya.

Pada situasi demikian, Islam membolehkan, bahkan mengharuskan perang, tentu dengan sejumlah catatan. Dalam berperang ada etika yang harus dijunjung tinggi. Pada saat mengirim pasukan perang, sahabat utama Rasulullah SAW, Abu Bakar Ash-Shiddiq, memberikan rambu-rambu etika kepada setiap komandan tempur yang dipercayainya, antara lain, tidak boleh membunbuh wanita; tidak boleh membunuh anak-anak; tidak boleh membunuh orang yang lanjut usia; tidak menebang pohon yang sedang berbuah; tidak merobohkan bangunan; tetap menjaga kejujuran; tidak boleh mengganggu orang-orang suci dan para pemuja dari agama-agama lain; tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah; dan tidak boleh menghancurkan tempat-tempat yang padat penduduknya. (Majid Ali Khan, Sisi Hidup Para Khalifah Saleh, 2000: 46).

Di luar misinterpretasi tentang jihad dan situasi ketertindasan dan ketidakadilan, apa yang dilakukan para teroris (antara lain Noordin M Top dan jaringannya), yang mengimplementasi tak-tik perang (gerilya) itu sangat jelas bertentangan dengan etika perang dalam Islam.

Untuk mereka yang menyangka dirinya berbuat baik, padahal yang terjadi adalah sebaliknya, Allah SWT mengingatkan: “Katakanlah: Maukah kamu, kami beri tahu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatanya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedang Mereka mengira; bahwa Mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya.” (QS. 18: 103-104).

Dengan begitu, apakah kita masih menganggap para teroris itu pahlawan Islam?

Soal rekan jejak penting dilacak, karena bagi seorang pemimpin, nama baik mutlak diperlukan, apalagi jika ingin menjadi ketua umum partai politik. Jika ketua umum partai tak layak jadi panutan, tentu akan semakin berat partai tersebut mencari dukungan. Menurut sejumlah survai, dukungan publik pada partai politik, selain karena programnya yang dianggap baik, juga karena adanya kekaguman pada tokoh utamanya.

Ada peluang

Mungkin, untuk sementara kalangan Tommy layak jadi panutan, karena sebagai manusia biasa, selain memiliki banyak kelemahan, pasti ia juga punya banyak kelebihan. Kelebihan Tommy antara lain: (1) ia mewakili trah politik Soeharto, presiden terlama sepanjang sejarah Indonesia; (2) memiliki kekayaan yang sangat dibutuhkan untuk memelihara infrastruktur partai dan untuk menjaga loyalitas kader-kadernya; dan (3) memiliki wajah cukup rupawan yang akhir-akhir ini menjadi trend untuk menggaet para pemilih, terutama pemilih perempuan.

Soal kasus-kasusnya yang kurang layak dijadikan modal politik, mungkin tak perlu dirisaukan karena bangsa kita sangatlah pemaaf dan mudah sekali melupakan kesalahan. Pepatah nila setitik akan merusak susu sebelanga, kadang-kadang tidak cocok dengan fakta. Dalam banyak kasus, yang terjadi malah sebaliknya, nila sebelanga bisa ditumpahkan begitu saja untuk sekadar mendapatkan susu setitik.

Itulah bangsa kita, yang dalam wacana politik identitas masuk dalam kategori soft culture, bangsa dengan budaya lunak, yang ciri-cirinya antara lain tingginya toleransi dan mudah memaafkan. Jika dulu Mochtar Loebis pernah mengatakan bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia, sebabnya karena dalam budaya yang lunak, korupsi lebih banyak dimaafkan. Kejahatan yang mudah dimaafkan pasti akan dilakukan berulang-ulang. Di sinilah Tommy punya peluang.

Antisipasi undang-undang

Menyadari kondisi budaya yang lunak itulah, dalam penyusunan undang-undang, terutama yang menyangkut syarat-syarat dipilihnya pejabat negara, senantiasa ada klausul yang yang menyatakan, “tidak pernah dihukum penjara berdasarkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Klausul ini akan dinilai bertentangan dengan hak-hak asasi manusia bila dipahami tanpa merujuk pada latarbelakang budaya kita yang soft tadi, Hak-hak politik seseorang seyogianya tak bisa dihilangkan lantaran pernah melakukan kesalahan. Tapi, di situlah fungsinya undang-undang, yang paling penting antara lain untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan. Prinsip utamanya, lebih baik preventif ketimbang kuratif.

Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana jika Tommy terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar? Semua terpulang pada Partai Golkar. Yang memilih Tommy adalah para kader Golkar (yang punya hak suara dalam Munas), tentu mereka menyadari betul bahwa setiap pilihan punya konsekuensi. Apa pun konsekuensinya, karena sudah dipilih bersama-sama, harus ditanggung pula bersama-sama.

Risiko politik

Seorang ketua umum memang tidak wajib mencalonkan diri menjadi pejabat negara. Tetapi, rasanya akan terdengar unik (aneh) jika Partai Golkar dalam pemilu nanti berhasil meraih suara signifikan dan berhak mengajukan calon presiden, sedangkan ketua umumnya sendiri dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden.

Inilah saya kira, salah satu risiko terberat jika Tommy menjadi ketua umum partai Golkar. Risiko lainnya, mungkin Partai Golkar akan kembali ke trademark lamanya sebagai pendukung utama Orde Baru. Pada saat-saat awal gerakan reformasi digulirkan, dalam Pemilu 1999, Partai Golkar dikalahkan oleh PDIP antara lain karena dianggap masih menjadi bagian dari Orde Baru.

Menyadari hal itu, menyongsong Pemilu 2004, Akbar Tandjung, ketua umum waktu itu, mendeklarasikan “Golkar Baru” antara lain untuk menanamkan kesan di mata publik, bahwa Golkar sudah tak punya hubungan lagi dengan Orde Baru. Dan, upaya ini berhasil, pada Pemilu 2004 Golkar berjaya, berhasil menduduki peringkat pertama. Sayangnya, karena tersangkut skandal Bulogate hingga sempat meringkuk dalam tahanan kejaksaan, Akbar Tandjung tidak maju sebagai capres.

Tapi, kematangan politik Partai Golkar semakin teruji dengan menggelar konvensi hingga partai berlambang pohon beringin ini dinilai paling demokratis dalam menentukan siapa yang hendak dicalonkan menjadi capres. Meskipun calon yang diajukan (Wiranto-Salahuddin Wahid) kalah, saya kira konvensi tetap akan dikenang sepanjang sejarah.

Sayangnya, di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla, trademark “Golkar Baru” tak lagi digemakan untuk meraih suara rakyat. Pada Pemilu 2009, Golkar dikalahkan kekuatan yang relatif baru, Partai Demokrat.

Untuk meraih kembali kemenangannya, akankah Partai Golkar mengangkat kembali citra lamanya sebagai partai pendukung utama Orde Baru? Jika jawabannya ya, barangkali Tommy Soeharto memang layak dijadikan simbol. Persoalan apakah simbol ini akan benar-benar bisa mendongkrak suara Partai Golkar? Wallahu a’lam! Rakyatlah yang akan menentukan. (Jawa Pos, 20/08/09)

Masalahnya kemudian, gerakan reformasi politik tak lagi memiliki daya tarik disebabkan karena, pertama, semua partai politik yang muncul di permukaan pada umumnya menyodorkan tema reformasi politik, hatta partai-partai yang tokoh-tokohnya teridentifikasi menjadi bagian dari pilar politik Orde Baru yang secara substantif bertolak belakang dengan semangat reformasi.

Kedua, disebabkan karena gerakan reformasi politik belum memiliki cetak biru yang mampu dipahami secara massif, maka pada tataran implementasinya banyak mengalami hambatan, bahkan mengalami kontradiksi-kontradiksi yang pada akhirnya justru mendelegitimasi gerakan reformasi. Contoh yang paling menonjol adalah meluapnya euforia politik yang cenderung tanpa kendali yang berefek pada semakin sulitnya melakukan konsolidasi demokrasi.

Sejatinya, luapan euforia politik itu bisa dipahami lantaran efek balik dari tekanan-tekanan politik sebelumnya. Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter (1986) menyebut luapan euforia politik semacam ini sebagai proses liberalisasi yang signifikan. Tapi, di sejumlah negara yang diteliti keduanya, proses itu tidak berjalan kokoh sehingga berpotensi menjadi sesuatu yang “berbeda” dari realitas politik sebelumnya namun belum tentu menjadi lebih baik.

Gerakan reformasi hanya menjadi seranai ketidakpastian, yang diisi antara lain oleh serangkaian pemerintahan yang datang silih berganti tanpa memberikan alternatif baru yang lebih baik, minimal mampu menjanjikan kehidupan yang lebih sejahtera, damai, dan adil bagi segenap rakyat. Suasana politik seperti inilah yang kita rasakan di Indonesia.

Stigma Negatif Reformasi

Gerakan reformasi yang tidak menarik adalah buah dari kegagalan partai-partai politik, tak terkecuali PAN. Bahkan, pada saat muncul stigma negatif terhadap gerakan reformasi yang katanya menyebabkan “repotnasi”, PAN merasa menjadi partai terdepan dalam menanggung beban untuk melakukan upaya destigmatisasi tersebut.

Sayangnya, segala upaya yang dilakukan PAN tidak cukup memadai untuk menanggulangi tugas berat itu. Yang paling utama disebabkan karena dalam pemilihan umum nasional PAN belum berhasil memperoleh dukungan rakyat yang cukup untuk menjadi pionir gerakan reformasi.

Upaya yang dilakukan PAN untuk menggandeng kekuatan lain dengan cara membangun kekuatan “Poros Tengah” pun gagal di tengah jalan, antara lain disebabkan karena bangunan kekuatan itu tidak dilandasi kesamaan platform dan ketulusan untuk mengkonsolidasikan demokrasi, melainkan hanya untuk sekadar menghambat laju tokoh partai politik tertentu. Dan nasib konsolidasi demokrasi menjadi semakin tidak jelas pada saat tokoh yang bersangkutan juga tak cukup berhasil pada saat diberi kesempatan memimpin gerakan reformasi.

Ketidakberhasilan gerakan reformasi menjadi beban terberat yang harus dipikul PAN beserta partai-partai politik lain yang memiliki semangat dan platform politik yang relatif sama.

Upaya Memperluas Basis

Upaya menggalang kerjasama dengan partai-partai lain, meskipun memiliki plaform politik yang relatif sama, terbukti tidak bisa diandalkan. Platform politik boleh sama tapi keinginan elite setiap partai politik tak selalu sama, inilah problem terbesar dalam setiap menjalin kerjasama antar partai.

Oleh karenanya, satu-satu jalan yang harus ditempuh adalah upaya memperluas dukungan, meningkatkan perolehan suara dalam Pemilu. Mimpi besar PAN merealisasikan gerakan reformasi hanya bisa terwujud bila PAN diberi kesempatan untuk memimpin gerakan itu, syaratnya tentu bila PAN mendapatkan dukungan suara mayoritas rakyat.

Mengapa PAN belum berhasil meraih dukungan yang signifikan? Menurut studi yang dilakukan, baik oleh kalangan internal PAN (yang dilakukan Badan Litbang) maupun yang dilakukan lembaga-lembaga riset di luar PAN, bisa disimpulkan bahwa ada dua penyebab utamanya.

Pertama, PAN dipersepsi sebagai partai elite yang jauh dari jangkauan (kepentingan) masyarakat level bawah (grassroot). Persepsi ini muncul terutama disebabkan karena dua hal: (1) platform atau bahkan jargon-jargon politik PAN cenderung idealis dan tidak down to earth; (2) para kader dan pimpinan PAN pada umumnya dari kalangan akademisi, atau setidaknya dari kelompok kelas menengah ke atas.

Kedua, dalam peta segmentasi politik nasional, posisi PAN berada pada ruang yang masih sempit, yakni Islam modernis. Basis dukungan politik PAN masih terbatas dari kalangan Muhammadiyah yang menurut sejumlah survai anggotanya lebih kurang hanya 10 persen dari seluruh penduduk Muslim di Indonesia. Dari segi amal usaha Muhammadiyah memang besar, tapi dari segi anggota, organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan tahun 1912 silam ini tidak cukup besar. Apalagi, dalam tradisi Muhammadiyah tidak ada loyalitas tunggal dalam menyalurkan aspirasi politik.

Beranjak dari dua kekurangan itulah, di bawah kepemimpinan Soetrisno Bachir, PAN melakukan upaya reposisi, dari elitis menjadi populis, dari segmentasi Islam modernis menjadi ke “tengah” bahkan menyerempet ke “kiri”.

Soetrisno Bachir –yang popular disapa SB– berusaha membangun PAN secara populis dengan jargon-jargon politiknya yang mudah dipahami publik, misalnya dengan “PAN Partai Orang Biasa,” dan “Hidup adalah Perbuatan.” Dalam batas-batas tertentu, upaya ini berhasil mengangkat popularitas SB namun belum mampu menambah perolehan suara PAN secara signifikan.

Untuk memperluas segmentasi politik PAN, SB berupaya membuka PAN menjadi pasar bebas yang bisa dimasuki dan dipilih siapa pun, dari kalangan nasionalis sekuler, marhaenis, dan para nahdhiyyin (warga NU). Pokoknya, segmen masyarakat dalam kategori Clifford Geertz (1960), abangan, santri, dan priyayi, semuanya akan dirangkul PAN. Untuk manarik dukungan mereka, daftar calon legislatif PAN, selain diperuntukkan bagi para kader dan loyalis partai, juga diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan para pesohor (artis). Di luar dugaan, hasilnya juga kurang memadai. 

Terpaan “Tsunami”

Upaya memperluas basis dukungan PAN sudah dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil survai sejumlah lembaga studi independen yang sengaja diajak bekerjasama dengan PAN. Upaya itu belum berhasil tentu bukan lantaran rekomendasinya yang kurang tepat. Tetapi karena ada faktor eksternal yang luput diantisipasi.

Faktor eksternal yang dimaksud adalah adanya mobilisasi gerakan dan dukungan yang massif terhadap partai pemerintah, serta munculnya partai-partai baru yang sangat agresif dalam melakukan kampanye politik, terutama di media massa. Saking dahsyatnya kekuatan ini, PAN menyebutnya sebagai bentuk terpaan “Tsunami” politik.

Jika dilihat secara proporsional, di tengah terpaan tsunami yang dahsyat itu, PAN relatif masih kokoh. Bandingkan misalnya dengan partai-partai besar lainnya (kecuali PKS) yang mengalami penurunan suara signifikan. Di bawah SB, PAN relatif bertahan bahkan mampu menaiki anak tangga, dari urutan keenam (2004) menjadi kelima (2009), menggeser PPP yang sebelumnya di atas PAN.

Selain itu, faktor mekanisme penghitungan dan peralihan suara (dari suara pemilih menjadi kursi), juga ikut berpengaruh bagi turunnya perolehan kursi PAN. Jika cara penghitungan dan peralihan suara menjadi kursi dilakukan sebagaimana yang terjadi pada 2004, barangkali kursi PAN tak mengalami penurunan. Wallahu’alam!

Seperti diberitakan sejumlah media, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir baru-baru ini menyatakan bahwa PAN menarik dukungan terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Langkah politik PAN ini kontan mengundang reaksi, baik positif maupun negatif. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Jeffrie Geovanie menyambut positif langkah PAN karena menurutnya memang sudah tugas partai untuk bersikap kritis terhadap pemerintah, apalagi jika pemerintahnya sering mengabaikan aspirasi rakyat.

Sementara itu, juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menganggap langkah PAN sebagai bentuk manuver murahan untuk meningkatkan bargaining position dengan SBY, tujuannya agar bisa memperoleh tambahan kursi di kabinet. Senada dengan Ruhut, Ketua DPP Partai Golkar, Firman Soebagyo menilai keputusan politik PAN menarik dukungan kepada pemerintah sudah basi dan kehilangan momentum.

Reaksi negatif bukan hanya datang dari luar PAN. Salah seorang kader PAN, melalui layanan pesan singkat (SMS) menyampaikan pada saya bahwa Soetrisno Bachir telah melecehkan AD/ART partai dan rekomendasi Rakernas PAN 2007 di Palembang. Karena itu saya lalu mencari dan membuka-buka AD/ART PAN serta hasil rekomendasi Rakernas PAN di Palembang. Dalam benak saya, kalau seorang ketua umum partai sudah melanggar AD/ART dan rekomendasi partainya, pasti akan menjadi topik yang sangat menarik.untuk ditulis.

Karena saya gagal menemukan motif pelanggaran baik dalam AD/ART maupun rekomendasi Rakernas PAN, saya jadi berpikir bahwa menjadi bagian dari kekuasaan memang sangat menarik, apalagi bila menjadi penguasa itu sendiri. Dan tentu saja pernyataan Soetrisno Bachir bisa dianggap mengusik baik penguasa maupun orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

Fatsun politik demokrasi

Untuk menghindarkan diri dari kepentingan subjektif, baik kelompok yang tengah menikmati kekuasaan atau meraka yang anti-kekuasaan, saya ingin mencoba melihat pernyataan Bachir dalam perspektif fatsun politik. Menurut guru besar ilmu politik lulusan Universitas Chicago, AS, Prof Dr Amien Rais, fatsun politik adalah tatakrama yang tidak tertulis, akan tetapi sangat jelas bagi setiap orang yang telah paham tentang nilai-nilai demokrasi.

Bagaimana seharusnya sikap partai politik terhadap rezim yang tengah berkuasa? Fatsun politik demokrasi menyediakan sekurang-kurangnya tiga pilihan jawaban, pertama, pada saat rezim mampu menjalankan amanat rakyat yang memilihnya dan rakyat tahu akan hal itu maka tugas partai adalah ikut menjaga agar keharmonisan hubungan itu berlangsung berkesinambungan. Dengan begitu partai berfungsi sebagai pilar penyangga konsolidasi demokrasi.

Kedua, pada saat rezim yang berkuasa mampu menjalankan amanat rakyat namun rakyat tidak tahu akan hal itu, atau sebaliknya rezim gagal menjalankan amanat rakyat namun rakyat tidak tahu, maka tugas partai adalah mengomunikasikan pada rakyat menganai kondisi rezim yang sebenarnya. Pada saat itu partai berfungsi sebagai sarana komunikasi politik.

Ketiga, pada saat rezim yang berkuasa gagal menjalankan amanat rakyat dan rakyat tahu akan hal itu maka tugas partai adalah ikut bersama rakyat menyadarkan rezim dari kesalahan yang diperbuatnya. Dengan demikian partai telah berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan agregasi kepentingan rakyat.

Ketiga pilihan ini berlaku bagi semua partai, baik yang menyatakan diri mendukung atau tidak mendukung rezim (oposisi), karena dalam perspektif demokrasi sejatinya tidak ada partai politik yang menjadi penguasa. Betul bahwa seseorang yang berasal dari partai politik bisa menjadi presiden, wakil presiden, atau anggota kabinet, tapi pada saat berkuasa ia harus lepas dari (kepentingan) partai politiknya masing-masing. “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins,” demikian kata mendiang Presiden AS, John F. Kennedy. Pada saat seorang aktivis partai menjadi penguasa (penyelenggara negara) pada saat itulah ia telah menjadi milik semua rakyat. Untuk menghindari conflict of interest ia harus menanggalkan baju partainya.

Dengan uraian singkat ini, menurut saya, pernyataan Soetrisno Bachir pada dasarnya bisa disebut sebagai upaya untuk menjalankan fatsun politik. Pada paruh pertama pemerintahan SBY-JK PAN telah berupaya menjalin keharmonisan rakyat dan pemerintah. Selain itu PAN juga berupaya menjadi komunikator baik kepentingan pemerintah maupun sebaliknya.

Namun ketika memasuki paruh kedua, tampaknya disparitas kepentingan rakyat dan pemerintah sudah semakin jauh, sementara proses komunikasi yang diupayakan PAN selalu menemui jalan buntu karena tidak mendapatkan respon yang positif dari pemerintah, maka tidak ada jalan lain bagi PAN selain berada di pihak rakyat yang semakin hari semakin jauh dari kesejahteraan yang selalu dijanjikan pemerintah.

Tidak untuk menjatuhkan

Kalau memang sudah tidak bisa bekerjasama dengan pemerintah, mengapa dua menteri yang berasal dari PAN itu tidak ditarik? Menurut saya, jika benar PAN bersikap atas dasar fatsun politik demokrasi sejati maka pada saat menarik dukungan tidak harus serta merta berupaya menjatuhkan pemerintah. Penarikan dukungan merupakan proses lanjutan pada saat ktirik melalui komunikasi tidak mendapatkan respon yang positif dari pemerintah.

Kalau kita lacak sejarah, ada saat dimana PAN menarik dukungan seraya berupaya menjatuhkan pemerintah, yakni pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Penyebabnya karena PAN –dengan beberapa partai lainnya-menganggap presiden yang tersangkut skandal Buloggate sudah tidak layak lagi dipertahankan.

PAN lantas menarik menteri-menterinya dari jajaran kabinet. Tapi, mungkin karena merasa sebagai pejabat negara yang tidak terkait dengan kepentingan partai, dua menteri PAN saat itu, Yahya Muhaimin dan Alhilal Hamdi tetap bertahan hingga Abdurrahman Wahid benar-benar lengser dari jabatannya.

Karena penarikan dukungan saat ini tujuannya bukan untuk menjatuhkan pemerintah maka PAN tidak perlu menarik kedua menterinya dari kebinet. Apalagi, menurut fatsun politik yang benar, pada saat aktivis partai duduk di kabinet seyogianya harus dilepaskan dari kepentingan faksional partainya. (Seputar Indonesia, 24 Agustus 2007)

Di antara masalah krusial yang dihadapi umat Islam kini –atau bahkan mungkin sepanjang waktu– yang paling pokok adalah bagaimana memfungsikan agama secara benar di tengah-tengah masyarakat. Tak ada yang bisa membantah bahwa agama berisi ajaran-ajaran mulia dan agung. Di Indonesia, ajaran-ajaran agama senantiasa didakwahkan dalam setiap waktu dan kesempatan.

Namun pada saat yang sama, pelanggaran agama selalu muncul, bahkan dalam kualitas dan kuantitas yang tak terukur.
Mengapa dakwah agama menjadi angin lalu, sehingga secara karikatural, ada yang menggambarkan masyarakat kita, ibarat mengorupsi uang negara sambil memegang kitab suci?

Bukan obat mejarab

Agama -apapun namanya– berisi ajaran-ajaran, doktrin, dan peraturan mengenai bagaimana tata cara hidup yang baik. Artinya, secara fungsional agama sama saja, misalnya, dengan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan dalam suatu negara. Bedanya, jika undang-undang dibuat manusia, agama diyakini bukan buatan manusia, melainkan berasal dari sesuatu yang transenden, yakni Tuhan Yang Serba Maha.

Oleh karena berasal dari Yang Serba Maha inilah maka banyak orang salah kaprah, menganggap agama sebagai makhluk serba bisa. Padahal, sebagai doktrin, ajaran, atau aturan main berfungsi atau tidaknya sangat tergantung pada siapa yang mengaktualisasikannya.

Betul bahwa agama memiliki kebenaran serba ideal karena berasal dari Tuhan sebagai Pemilik Kebenaran Mutlak. Tetapi, kebenaran agama tidak berada dalam ruang hampa yang bebas nilai. Meminjam istilah Clifford Geertz, agama tidaklah sesuatu yang otonom, melainkan berada dalam suatu realitas obyektif yang secara signifikan mempengaruhi, baik interpretasi maupun aktualisasi dari agama tersebut.

Memang, idealnya, agama harus tampil sebagai kritik kebudayaan, atau bahkan sebagai pemusnah segala bentuk budaya yang destruktif bagi kemanusiaan. Tetapi, pada faktanya, antara agama dan budaya saling mempengaruhi satu sama lain, atau bahkan saling memperalat satu sama lain.

Dari uraian ini saya ingin mengungkapkan, bahwa meskipun agama bukanlah candu masyarakat –sebagaimana anggapan Karl Marx– bukan berarti menganggap agama sebagai obat mujarab bagi segala macam penyakit. Mengharapkan tegaknya supremasi hukum; berkurang atau terhapusnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); terciptanya kehidupan harmonis dan saling tolong menolong satu sama lain; dan lain-lain, hanya semata-mata bergantung pada perbaikan pola hidup beragama (seperti pembaruan, penafsiran kembali, dan semacamnya), bukanlah jalan keluar yang tepat.

Munculnya beragam penyakit sosial bukanlah semata-mata disebabkan karena kesalahpahaman dan atau disfungsi agama, tetapi lebih karena faktor-faktor sistemik, terutama sistem politik yang secara signifikan sangat berpengaruh dan (bahkan) bisa mengintervensi dan memaksakan kehendak pada semua warga masyarakat.

Suatu sistem politik (negara) yang tiranik dan koruptif misalnya, sangat potensial atau bahkan dipastikan bisa menyebabkan seluruh aspek kemanusiaan-termasuk agama -menjadi tercemar. Hal ini bisa dipahami karena negara, seperti kata Thomas Hobbes, bisa menjelma menjadi “Tuhan” yang di samping memiliki kekuasaan mutlak, namun suatu saat juga bisa menjelma menjadi “leviathan”, sejenis monster air yang jahat.

Mengembalikan fungsi agama

Menurut para peletak dasar ilmu sosial seperti Max Weber, Erich Fromm, dan Peter L Berger, agama merupakan aspek yang sangat penting (meskipun tak selalu dominan-penulis) dalam kehidupan manusia. Bagi umumnya agamawan, agama merupakan aspek yang paling besar pengaruhnya –bahkan sampai pada aspek yang terdalam (seperti kalbu, ruang batin)– dalam kehidupan kemanusiaan.

Masalahnya, di balik keyakinan para agamawan ini, mengintai kepentingan para politisi. Mereka yang mabuk kekuasaan akan melihat dengan jeli dan tidak akan menyia-nyiakan sisi potensial dari agama ini. Maka, tak ayal agama kemudian dijadikan sebagai komoditas yang sangat potensial untuk merebut kekuasaan.

Yang lebih sial lagi, di antara elite agama (terutama Islam dan Kristen yang ekspansionis), banyak di antaranya yang berambisi ingin mendakwahkan atau menebarkan misi (baca, mengekspansi) seluas-luasnya keyakinan agama yang dipeluknya. Dan, para elite agama ini pun tentunya sangat jeli dan tidak akan menyia-nyiakan peran signifikan dari negara sebagaimana yang dikatakan Hobbes di atas. Maka, kloplah, politisasi agama menjadi proyek kerja sama antara politisi yang mabuk kekuasaan dengan para elite agama yang juga mabuk ekspansi keyakinan.

Namun, perlu dicatat, dalam proyek “kerja sama” ini tentunya para politisi jauh lebih lihai dibandingkan elite agama. Dengan retorikanya yang memabukkan, mereka tampil (seolah-olah) menjadi elite yang sangat relijius yang mengupayakan penyebaran dakwah (misi agama) melalui jalur politik. Padahal sangat jelas, yang terjadi sebenarnya adalah politisasi agama.

Di tangan penguasa atau politisi yang ambisius, agama yang lahir untuk membimbing ke jalan yang benar disalahfungsikan menjadi alat legitimasi kekuasaan; agama yang mestinya bisa mempersatukan umat malah dijadikan alat untuk mengkotak-kotakkan umat, atau bahkan dijadikan dalil untuk memvonis pihak-pihak yang tidak sejalan sebagai kafir, sesat, dan tuduhan jahat lainnya.

Menurut saya, disfungsi atau penyalahgunaan fungsi agama inilah yang seyogianya diperhatikan oleh segenap ulama, baik yang ada di organisasi-organisasi Islam semacam MUI. Ulama harus mempu mengembalikan fungsi agama dengan cara melakukan -meminjam istilah Kuntowijoyo-objektifikasi. Agama bukan benda yang harus dimiliki, melainkan nilai yang melekat dalam hati.

Mengapa kita sering takut kehilangan agama, karena agama kita miliki, bukan kita internalisasi dalam hati. Agama tidak berfungsi karena lepas dari ruang batinnya yang hakiki, yakni hati (kalbu). Itulah sebab, mengapa Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa segala tingkah laku manusia merupakan pantulan hatinya. Bila hati sudah rusak, rusak pula kehidupan manusia. Hati yang rusak adalah yang lepas dari agama. Dengan kata lain, hanya agama yang diletakkan di relung hati yang bisa diobjektifikasi, memancarkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.

Sayangnya, kita lebih suka meletakkan agama di arena yang lain: di panggung atau di kibaran bendera, bukan di relung hati. (Media Indonesia, 25 Juli 2007)

Dalam sebuah diskusi internal Lembaga Penelitian dan Pngembangan (Litbang) Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) ditemukan asumsi bahwa munculnya fenomena mendirikan partai sebagai lahan mencari nafkah tak lepas dari kecenderungan menguatnya fenomena money politics, terutama dalam proses Permilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Contoh yang paling menarik, seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Munculnya calon-calon kepala -atau wakil kepala- daerah yang bukan berasal dari partai politik justeru semakin memperkuat tensi money politics itu. Partai diburu oleh siapa pun yang berambisi maju dalam Pilkada. Tanpa pandang bulu, partai kecil atau besar, semua “dibeli”. Uniknya, partai-partai yang tidak mendapatkan kursi sekali pun, laris manis, bahkan termasuk partai-partai yang baru dideklarasikan.

Maka, mendirikan partai politik, menjadi lahan bisnis baru. Tidak menjadi alasan yang penting, apakah partai-partai yang didirikan itu memenuhi syarat mengikuti pemilu atau tidak. Yang penting, setelah dideklarasikan, partai sudah bisa digunakan untuk membangun opini dan penggalangan dukungan terhadap calon kepala daerah, tentu dengan imbalan yang lebih dari sekadar memadai

Akibatnya, partai politik yang seyogianya berfungsi sebagai penyalur aspirasi politik, sarana komunikasi dan sosialisasi politik, serta pengelola konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, belakangan ini justru berfungsi sebaliknya. Oleh partai politik, aspirasi masyarakat “dijual” kepada para calon kepala daerah; hak berkomunikasi seorang warga masyarakat “dibajak” para pimpinan partai untuk mendapatkan poin di depan para calon kepala daerah; dan konflik malah semakin menguat dan meluas lantaran suburnya partai politik.

Banyaknya petualang profesional yang menjadikan partai sebagai lahan bisnis akan semakin mempercepat proses delegitimasi partai. Di mata publik, muka partai semakin buruk. Dan, ibarat nila yang merusak susu, tanpa pandang bulu, stigma buruk ini juga menimpa partai-partai yang relatif masih berada “di jalur yang benar”.

Demokrasi minus penataan

Karena berpartai secara apriori dianggap sebagai keniscayaan berdemokrasi. Banyak orang latah berpartai sehingga ketika diadakan penelusuran lebih mendalam terhadap alasan atau tujuan berpartai, tidak ditemukan jawaban yang benar-benar mendukung prasyarat demokrasi. Dalam sejumlah survai yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, pilihan responden terhadap partai politik, pada umumnya lebih didorong karena rasa kagum terhadap tokoh-tokoh tertentu yang memimpin partai atau tertarik pada program yang -padahal-kalau diuji di lapangan program yang dimaksud tak pernah direalisasikan.

Hanya sebagian kecil saja yang mengaku berpartai karena keterikatan pada ideologi atau visi politik tertentu. Yang lebih parah, masih ada kalangan yang berpartai karena ikut-ikutan: ikut tradisi orang tua, ikut tokoh panutan, atau bahkan sekedar ikut pacar. Seperti hendak memilih makanan, berpartai hanya sekadar mengikuti selera yang sangat mungkin berbeda antara pagi, siang, dan malam.

Absennya alasan yang rasional dalam memilih partai membuat banyak kalangan mudah kecewa terhadap partai politik. Masih untung, jika pada saat kecewa pada partai tertentu, lantas mengalihkan pilihan pada partai lain. Yang menjadi persoalan, tak sedikit pula mereka yang kecewa terhadap partai yang didukung sebelumnya lantas mendirikan partai politik baru. Maka tak perlu heran jika semakin banyak orang kecewa, semakin banyak partai baru muncul. Dan, yang pasti, semakin banyak para “profesional partai” yang meraup keuntungan.

Salahkah langkah mereka yang kecewa itu? Teori demokrasi memberikan jawaban, bahwa setiap warga negara –dengan alasan apa pun– punya hak membentuk partai politik, sebagaimana berhak mendirikan organisasi kemasyarakatan. Jadi secara legal-formal tak ada konstitusi yang dilanggar dalam proses pendirian partai politik baru.

Memperketat persyaratan

Demokrasi memang membebaskan siapa pun mendirikan partai politik. Tapi, yang seyogianya dipahami, demokrasi juga membutuhkan syarat adanya penataan. Para teoritisi demokratisasi seperti Samuel Huntington, Larry Diamond, Guillermo Donnel dan Philippe Schmitter, menyebut penataan politik sebagai proses lanjutan dari transisi demokrasi.

Tanpa penataan atau dikonsolidasikan, bukan tidak mungkin negeri ini akan terjebak pada dua kemungkinan yang sama-sama buruk: (1) transisi yang permanen (permanent transition), atau bahkan anarki yang berkepanjangan (sustainable anarchy); dan (2) kembalinya sistem lama yang antidemokrasi. Dua kemungkinan buruk ini sekarang tengah mengancam proses demokratisasi di negeri ini. Untuk mencegahnya diperlukan aturan main yang memadai untuk menjamin berlangsungnya penataan demokrasi. Salah satunya adalah dengan memperketat persyaratan berdirinya partai politik.

Masalahnya banyak kalangan yang menganggap ketatnya persyaratan sebagai upaya untuk mendistorsi demokrasi, menghambat kebebasan, dan mengeliminasi hak asasi. Penetapan electoral threshold misalnya, dianggap sebagai upaya membunuh partai-partai kecil. Begitu pun keharusan adanya kelengkapan infrastruktur partai.

Padahal, baik electoral threshold maupun infrastruktur partai hanya sekadar syarat untuk mengikuti pemilihan umum bukan untuk meniadakan partai. Sekecil apa pun dukungan dan infrastruktur partai tidak harus menyebabkan kematian partai itu. Ia masih tetap dianggap eksis sebagai institusi politik. Namun, untuk menjadi partai yang punya hak mengikuti pemilihan umum, setiap partai diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tentu, persyaratan-persyaratan yang dimaksud harus disusun berdasarkan mekanisme demokrasi, yakni melalui proses politik di lembaga yang dianggap absah mewakili rakyat. Proses inilah yang kita sebut sebagai institusionalisasi demokrasi.

Sejatinya, kalau kita mau konsisten dengan proses institusionalisasi demokrasi, partai-partai yang sudah ada sekarang ini sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan fragmentasi politik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya malah ada yang tumpang tindih secara ideologis, tujuan, dan program-program yang ditawarkan.

Masih adanya kesamaan ideologi dan program dari sejumlah partai politik di negeri ini merupakan bukti tak terbantahkan adanya kecenderungan yang kuat minusnya alasan yang substansial dalam mendirikan partai politik. Maka wajar belaka jika muncul anggapan bahwa semakian banyak partai akan semakin membuka peluang konflik di tengah-tengah masyarakat, baik secara vertikal maupun horisontal. Pada saat pemilu tiba, banyaknya partai yang “serupa tapi tak sama” itu juga akan semakin membingungkan masyarakat. Lantas untuk apa lagi menambah partai baru, jika hanya akan menimbulkan konflik dan membingungkan masyarakat?

Saya kira, di sinilah perlunya kita memperketat persyaratan berdirinya partai politik, tujuan utamanya untuk mencegah semakin berkembangnya asumsi-asumsi negataif mengenai partai politik. Akan sangat berbahaya jika asumsi-asumsi negatif ini kemudian mengkristal menjadi sikap apriori terhad partai politik. Apriori terhadap partai politik akan menjadi hambatan utama bagi kelangsungan proses demokratisasi. (Seputar Indonesia, 14 Juli 2007)